Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ASOSIASI Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalimantan Selatan mendorong peningkatan evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa menyusulnya banyaknya aparatur desa yang tersandung kasus hukum di wilayah tersebut. Hingga Desember 2022 penyaluran dana desa di Kalsel sudah mencapai 91,61% persen dari total dana desa Rp1,426 triliun.
"Apdesi menyayangkan masih banyaknya kasus-kasus hukum yang menyeret kepala desa dan aparatur desa, termasuk di Kalsel," ungkap Edy
Rahmanto, Ketua Apdesi Kalsel, Rabu (21/12).
Karena itu pihaknya mendorong peningkatan evaluasi dan pengawasan bagi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut Edy perlu ada perkuatan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya BPD selaku pengawas pemerintahan di desa.
"Banyak pemerintah desa tidak harmonis hubungannya dengan BPD yang
menyebabkan peran pengawasan tidak berfungsi dengan baik. Perlu pembinaan dan evaluasi untuk menghindari kesalahan yang bersinggungan dengan masalah hukum," tutur Kepala Desa Maburai, Kabupaten Tabalong, itu.
Program dana desa yang sudah berjalan sejak 2015, lanjutnya, telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan desa. "Namun
beberapa aturan atau kebijakan pemerintah pusat justru membatasi dan
mengekang desa untuk bisa mandiri," ungkap Edy.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalsel,
Faried Fakhmansyah juga menyayangkan masih adanya kasus-kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel. Peningkatan SDM aparatur desa dan pengawasan tata kelola keuangan desa (Siskeudes dan Sispades) menjadi sangat penting. (N-2)
Pendekatan yang dilakukan BI Kalsel tidak hanya fokus pada aspek digital, melainkan juga dikolaborasikan dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima masyarakat.
PEMERINTAH mulai memproses pembebasan tanah warga dua desa terpencil di Kecamatan Peramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk pembangunan bendungan Riam Kiwa.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring semakin meningkatnya titik panas
LEBIH dari 850 ribu hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Kalimantan Selatan belum belum terdaftar, terpetakan, dan belum tersertifikasi secara resmi.
Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%, sementara angka stunting nasional 19,8%.
BPBD akan segera melakukan koordinasi untuk aksi pembasahan lahan gambut terutama di kawasan prioritas (ring satu) sekitar bandara internasional Syamsudin Noor Banjarbaru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved