Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merekomendasikan kepada masyarakat Cianjur dan pemerintah daerah agar tidak mendirikan kembali bangunan di area patahan Cugenang yang memiliki panjang 9 kilometer. Hal itu dilakukan agar jika sewaktu-waktu patahan itu kembali aktif, tidak akan ada bangunan yang hancur dan tidak menimbulkan korban jiwa.
"Patahan Cugenang sepanjang 9 km membentang mulai dari Desa Cibereum melintasi Desa Cijedil, Desa Mangunkerta, Desa Sukajaya, yang masuk dalam Kecamatan Cugenang dan berakhir di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12).
Seperti diberitakan, patahan Cugenang merupakan patahan yang memicu terjadinya gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di wilayah Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Selain desa-desa tersebut, Dwikorita menyebut bahwa dalam radius 300 m sebelah kiri dan radius 500 m bagian kanan patahan juga dilarang didirkan bangunan.
Baca juga: Presiden: TNI-Polri Harus Bantu Bersihkan Puing Akibat Gempa Cianjur
"Ini sudah kita sampaikan ke bupati, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan direlokasi adalah zona tersebut," imbuh dia.
Dwikorita menyatakan, hingga kini terdapat 295 patahan aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Patahan Cugenang ini merupakan patahan yang baru saja ditemukan dan dilakukan identifikasi.
Berdasarkan analisis BMKG, patahan itu aktif setiap kurang lebih 20 tahun sekali. Sehingga perlu upaya mitigasi agar pergeseran patahan itu tidak menimbulkan kerugian materiel maupun korban jiwa.
"Jika terpaksa dibangun dalam radius 500 m atau 200 m, syaratnya harus merupakan bangunan tahan gempa. Itu yang sedang dilakukan pemerintah. Ada model-model bangunan tahan gempa yang sedang disiapkan dan dibangun oleh pemerintah," pungkas dia. (OL-16)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor Cisarua.
Penerbangan dilakukan pada ketinggian 8.000–12.000 kaki, dengan area semai pada radial 030–060 derajat.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved