Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merekomendasikan kepada masyarakat Cianjur dan pemerintah daerah agar tidak mendirikan kembali bangunan di area patahan Cugenang yang memiliki panjang 9 kilometer. Hal itu dilakukan agar jika sewaktu-waktu patahan itu kembali aktif, tidak akan ada bangunan yang hancur dan tidak menimbulkan korban jiwa.
"Patahan Cugenang sepanjang 9 km membentang mulai dari Desa Cibereum melintasi Desa Cijedil, Desa Mangunkerta, Desa Sukajaya, yang masuk dalam Kecamatan Cugenang dan berakhir di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12).
Seperti diberitakan, patahan Cugenang merupakan patahan yang memicu terjadinya gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di wilayah Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Selain desa-desa tersebut, Dwikorita menyebut bahwa dalam radius 300 m sebelah kiri dan radius 500 m bagian kanan patahan juga dilarang didirkan bangunan.
Baca juga: Presiden: TNI-Polri Harus Bantu Bersihkan Puing Akibat Gempa Cianjur
"Ini sudah kita sampaikan ke bupati, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan direlokasi adalah zona tersebut," imbuh dia.
Dwikorita menyatakan, hingga kini terdapat 295 patahan aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Patahan Cugenang ini merupakan patahan yang baru saja ditemukan dan dilakukan identifikasi.
Berdasarkan analisis BMKG, patahan itu aktif setiap kurang lebih 20 tahun sekali. Sehingga perlu upaya mitigasi agar pergeseran patahan itu tidak menimbulkan kerugian materiel maupun korban jiwa.
"Jika terpaksa dibangun dalam radius 500 m atau 200 m, syaratnya harus merupakan bangunan tahan gempa. Itu yang sedang dilakukan pemerintah. Ada model-model bangunan tahan gempa yang sedang disiapkan dan dibangun oleh pemerintah," pungkas dia. (OL-16)
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu (17/8), telah menyebabkan 32 orang yang mengalami luka-luka di Kabupaten Poso
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved