SERAPAN anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mayoritas masih rendah. Hal ini berakibat pembangunan di wilayah Kalsel tersendat-sendat. Serapan anggaran masih berkutat pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai dan pejabat.
"Hingga akhir September (triwulan III) ada sembilan daerah di Kalsel yang serapan anggarannya kurang 50 persen," ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Minggu (4/12).
Permasalahan utama yang dihadapi Pemda dari segi belanja adalah kelemahan perencanaan kegiatan dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Rendahnya capaian kontrak juga keterlambatan penginputan data realisasi belanja di SIPD. Kendala lainnya berupa pembatasan pembelian
produk impor pada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dimana beberapa barang tidak tersedia penggantinya di dalam negeri.
Sembilan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang masih rendah serapan anggarannya yakni Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan
Kabupaten Balangan.
Kabupaten Balangan menjadi yang terendah dengan pagu belanja daerah Rp1,8 triliun, baru terserap Rp525 miliar atau 28,3 persen. Demikian juga Hulu Sungai Utara baru sebesar 31,61 persen atau Rp448 miliar, dari pagu belanja Rp1,4 triliun.
"BPKP sudah meminta pemda tersebut agar berupaya lebih keras untuk meningkatkan serapan anggaran. Penyerapan anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid. Serta mengatasi dampak inflasi," ujarnya.
Sementara realisasi belanja Pemprov Kalsel dinilai cukup baik sudah mencapai 68,55 persen. Dari pagu belanja Rp6,4 triliun, hingga akhir triwulan III sudah terserap Rp4,4 triliun lebih. Rendahnya serapan anggaran APBD Pemda di Kalsel juga dikemukakan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kalsel, beberapa waktu lalu. (OL-13)
