Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SERAPAN anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mayoritas masih rendah. Hal ini berakibat pembangunan di wilayah Kalsel tersendat-sendat. Serapan anggaran masih berkutat pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai dan pejabat.
"Hingga akhir September (triwulan III) ada sembilan daerah di Kalsel yang serapan anggarannya kurang 50 persen," ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Minggu (4/12).
Permasalahan utama yang dihadapi Pemda dari segi belanja adalah kelemahan perencanaan kegiatan dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Rendahnya capaian kontrak juga keterlambatan penginputan data realisasi belanja di SIPD. Kendala lainnya berupa pembatasan pembelian
produk impor pada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dimana beberapa barang tidak tersedia penggantinya di dalam negeri.
Sembilan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang masih rendah serapan anggarannya yakni Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan
Kabupaten Balangan.
Kabupaten Balangan menjadi yang terendah dengan pagu belanja daerah Rp1,8 triliun, baru terserap Rp525 miliar atau 28,3 persen. Demikian juga Hulu Sungai Utara baru sebesar 31,61 persen atau Rp448 miliar, dari pagu belanja Rp1,4 triliun.
"BPKP sudah meminta pemda tersebut agar berupaya lebih keras untuk meningkatkan serapan anggaran. Penyerapan anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid. Serta mengatasi dampak inflasi," ujarnya.
Sementara realisasi belanja Pemprov Kalsel dinilai cukup baik sudah mencapai 68,55 persen. Dari pagu belanja Rp6,4 triliun, hingga akhir triwulan III sudah terserap Rp4,4 triliun lebih. Rendahnya serapan anggaran APBD Pemda di Kalsel juga dikemukakan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kalsel, beberapa waktu lalu. (OL-13)
Baca Juga: Pengawasan Serapan Anggaran Perlu Ditingkatkan
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved