Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SERAPAN anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mayoritas masih rendah. Hal ini berakibat pembangunan di wilayah Kalsel tersendat-sendat. Serapan anggaran masih berkutat pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai dan pejabat.
"Hingga akhir September (triwulan III) ada sembilan daerah di Kalsel yang serapan anggarannya kurang 50 persen," ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Minggu (4/12).
Permasalahan utama yang dihadapi Pemda dari segi belanja adalah kelemahan perencanaan kegiatan dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Rendahnya capaian kontrak juga keterlambatan penginputan data realisasi belanja di SIPD. Kendala lainnya berupa pembatasan pembelian
produk impor pada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dimana beberapa barang tidak tersedia penggantinya di dalam negeri.
Sembilan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang masih rendah serapan anggarannya yakni Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Kemudian Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan
Kabupaten Balangan.
Kabupaten Balangan menjadi yang terendah dengan pagu belanja daerah Rp1,8 triliun, baru terserap Rp525 miliar atau 28,3 persen. Demikian juga Hulu Sungai Utara baru sebesar 31,61 persen atau Rp448 miliar, dari pagu belanja Rp1,4 triliun.
"BPKP sudah meminta pemda tersebut agar berupaya lebih keras untuk meningkatkan serapan anggaran. Penyerapan anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid. Serta mengatasi dampak inflasi," ujarnya.
Sementara realisasi belanja Pemprov Kalsel dinilai cukup baik sudah mencapai 68,55 persen. Dari pagu belanja Rp6,4 triliun, hingga akhir triwulan III sudah terserap Rp4,4 triliun lebih. Rendahnya serapan anggaran APBD Pemda di Kalsel juga dikemukakan Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kalsel, beberapa waktu lalu. (OL-13)
Baca Juga: Pengawasan Serapan Anggaran Perlu Ditingkatkan
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved