Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL Survey Nasional Literasi dan Inklusi (SNLI) Keuangan Tahun 2022 di Lampung meningkat pada Triwulan III-2022.
Indeks Literasi Keuangan menunjukkan peningkatan sebesar 33,35%, yaitu dari sebesar 30,97% di tahun 2019, menjadi 41,30% pada 2022. Untuk Indeks Inklusi Keuangan, menunjukkan peningkatan sebesar 20,78% yaitu dari sebesar 61,94% ditahun 2019 menjadi sebesar 74,81% di tahun 2022.
Dari hasil survei tersebut menunjukkan Provinsi Lampung memiliki peningkatan indeks literasi keuangan ke-3 terbesar se-Sumatera (setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara) dan indeks Inklusi Keuangan terbesar ke-3 se-Sumatera setelah Jambi dan Bangka Belitung.
“SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan III 2022, bersama insan media, Senin (28/11).
Ia menyatakan hasil SNLIK 2022 selain menunjukkan peningkatan indeks yang on the track untuk mencapai target 2024, juga mengurangi gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi. “Secara nasional menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen," tandasnya.
Sementara, Deputi Direktur Pengawasan Jasa Keuangan OJK Lampung, Aprianus John Risnad mengatakan penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Lampung pada posisi triwulan III-2022 meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2021 (yoy) sebesar Rp3,92 triliun atau 5,52%, dari Rp71,02 Triliun menjadi Rp74,94 triliun. Pada II-2022, juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,17 triliun atau 1,59% yaitu dari Rp73,77 triliun menjadi sebesar Rp74,94 triliun.
“Jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara nasional, Provinsi Lampung belum setinggi nasional hal itu akibat dari masih adanya beberapa sektor ekonomi di yang mengalami kontraksi, antara lain pada sektor perantara keuangan (turun 14,26%), jasa kesehatan (23,84%) dan konstruksi (7,18%). Selain itu penyerapan kredit pada sektor penerima kredit bukan lapangan usaha masih melambat atau hanya tumbuh 2,87% jauh bila dibandingkan nasional sebesar 22,31%,” katanya.
Aprianus menambahkan, terkait total aset perbankan di Provinsi Lampung posisi Triwulan III-2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan III-2021 (yoy), yaitu meningkat 9,44% dari sebesar Rp104,56 triliun menjadi Rp114,43 triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan II-2022, total aset perbankan di Provinsi Lampung juga meningkat 4,25% dari Rp109,77 triliun menjadi Rp114,43 triliun.
Selain itu, ia mengungkapkan temtang penghimpunan dana pihak ketiga pada triwulan 111-2022 yang meningkat bila dibandngkan dengan triwulan III-2021 (yoy), yaitu sebesar 5,64% dari Rp57,86 triliun menjadi Rp61,13 triliun. “Namun, jika dibandingkan dengan triwulan II-2022, penghimpunan DPK Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,65% dari sebesar Rp61,53 triliun menjadi Rp61,13 triliun," pungkasnya. (OL-8)
Perkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi di lingkungan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya
Dengan pendekatan yang cair dan humanis, LPS berharap pesan-pesan literasi keuangan ini dapat lebih mudah dicerna dan diingat oleh masyarakat.
Edukator keuangan ungkap tren menarik: Suami Gen Z kini jadi inisiator perencanaan keuangan keluarga demi hindari kesalahan finansial masa lalu. Cek faktanya!
Bank Woori Saudara melalui Kantor Cabang Subang menggelar kegiatan edukasi keuangan bagi mahasiswa Universitas Mandiri Subang pada Februari 2026.
KPR merupakan salah satu keputusan finansial besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu didukung dengan literasi yang memadai agar kredit dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan.
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved