Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sikka, NTT kembali membuat memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan 2021 dari BPK. Opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan penghargaan kepada Pemkab Sikka yang telah mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kategori enam kali WTP secara berturut-turut. Yakni dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.
Penyerahan penghargaan WTP tersebut langsung diserahkan oleh Kementerian Keuangan melalui instansi perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di Kabupaten Ende.
Kepala KPPN Ende, Paulus Nuwa yang merupakan perwakilan dari instansi vertikal Kementerian Keuangan kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/11) mengatakan, kemarin, Rabu 23 November 2022 telah menyerahkan penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada Pemkab Sikka atas capaian Opini WTP dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 .
Paulus Jawa mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan piagam WTP kepada Pemkab Sikka yang ke-6 kalinya sebagai apresiasi perolehan opini WTP oleh BPK atas LKPD Tahun 2021. Penyerahan penghargaan tersebut langsung diserahkan kepada Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.
Ia pun memberikan apresiasi dan selamat kepada Pemda Sikka atas capaian ini hingga dapat mempertahankan hasil opini WTP secara berturut-turut hingga sudah enam kali raih WTP tahun 2021.
Sementara itu, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah meraih lebih dari lima kali WTP itu hanya Pemprov NTT dan Pemda Sikka.
"Kalau di Sikka sudah enam kali kita raih WTP. Kalau di NTT yang raih WTP lebih dari lima kali secara berturut-turut itu, hanya Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT," ujar dia
Untuk itu, Bupati Sikka kembali optimis kedepannya Pemkab Sikka bisa meraih opini WTP hingga 10 kali berturut-turut. "Untuk mendapatkan kembali WTP yang ke-tujuh, kami mulai kerja dari sekarang, dengan pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya pasti akan lebih baik dan akan lebih ketat," yakin Bupati Sikka. (OL-13)
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
SEJAK tanggal 25 Januari 2025 hingga hari ini, publik masih dikejutkan oleh drama tanah HGU Nangahale di Maumere, Kabupaten Sikka-Flores.
Gempa dan tsunami yang pernah melanda Teluk Maumere, Kabupaten Sikka pada 12 Desember 1992 silam masih menyisakan jejak geologi yang patut menjadi pembelajaran.
SEKTOR pariwisata sangat potensial untuk menambah pendapatan masyarakat serta meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved