Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat jumlah pemilih di provinsi tersebut tahun ini bertambah dibanding pada pilkada 2020. Saat ini jumlah pemilih Sulteng mencapai 2.060.263 jiwa atau bertambah 38.072 orang dibandingkanpada pemilihan kepala daerah 2020 yang mencapai masih 2.022.191 jiwa.
"Angka 2.060.263 itu adalah hasil pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) pada September. Pemutakhiran data pemilih di luar tahapan pemilu itu dimulai sejak awal April 2021," terang Komisioner KPUD Sulteng, Halina di Palu, Senin (21/11).
Menurut Halina, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan kepala daerah 2020 menjadi dasar pemutakhiran DPB. Selanjutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada April 2021, jumlah pemilih sebanyak 2.024.041 pemilih.
"Jadi, setiap bulan PDB dimutakhirkan. Sampai September 2022, jumlahnya berubah menjadi 2.060.263 pemilih," tegasnya.
Halina menjelaskan, DPB sebagai tahapan di luar pemilu berakhir karena pada 14 Oktober 2022 sudah dimulai pemutakhiran data pemilih dalam tahapan Pemilu 2024. Sehingga, data hasil DPB akan berubah seiring dilakukannya pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilu 2024.
Pemutakhiran data pemilih yang masuk dalam tahapan pemilu dimulai
sejak diserahkannya DAK2 dan DP4 oleh Kemendagri kepada KPUD. "Data tersebut diserahkan pada 14 Oktober 2022 silam," ujarnya.
Halina menambahkan, proses panjang pemutakhiran dana pemilih untuk pemilu 2024. "Karena setelah penyerahan DAK selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data kependudukan," tandasnya. (OL-15)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved