Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purbalingga.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi digital bagi ASN, yang merupakan salah satu target nasional Kemenkominfo menuju transformasi digital di Indonesia. Partisipasi ASN di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengikuti kegiatan Literasi Digital Pemerintah merupakan salah satu pendorong terciptanya Indonesia Makin Cakap Digital.
Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 lalu, didapatkan skor atau tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00.
Berdasarkan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia berada dalam kategori “sedang”. Kegiatan literasi digital pada segmen pemerintahan merupakan salah satu upaya Kemenkominfo dalam meningkatkan literasi digital untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan ASN menuju Indonesia #MakinCakapDigital.
Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, ASN harus mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung program Literasi Digital.
"Sebagai ASN, harus betul-betul bijak dalam menggunakan internet. Kita juga harus dapat mengimplementasikan pilar-pilar Literasi Digital dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan juga untuk melakukan pelayanan publik dan membuat inovasi melalui teknologi, karena ASN adalah ujung tombak pemerintahan," tegasnya.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan, materi yang diberikan kepada para peserta kegiatan didasarkan pada empat pilar Literasi Digital, yaitu Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Budaya Digital dan Etika Digital.
"Dari materi-materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kecakapan penggunaan teknologi digital, meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan perangkat dan akun yang digunakan serta mendorong ASN untuk mengenal dan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik pada masyarakat," ucap Bonifasius.
Baca juga : Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas Kembali Gelar Pesta Wirausaha Nasional
Kepala Laboraorium Psikologi BINUS University, Cornelia Istiani menjelaskan, identitas seseorang bisa dinilai dari perilakunya. Karena itulah, perilaku di dunia nyata dan di dunia digital harus sama atau selaras.
"Penggunaan teknologi juga bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Jika kita memaknai betul nilai Pancasila dalam membangun budaya digital, maka emosi, keterlibatan, hubungan, kebermaknaan dan pencapaian kita akan dinilai baik. Lakukan kolaborasi dan inovasi agar budaya digital yang dibangun bisa mendorong transformasi digital Indonesia," katanya saat memberikan menjadi narasumber pelatihan.
Founder PT. Kombas Digital Internasional Oktani Fungsiana menegaskan pentingnya etika dalam berinternet. Dalam mencari informasi dan berkomunikasi melalui internet, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, integritas dan kebajikan.
"Tidak hanya etika bermedia sosial, etika mengirim email dan etika dalam membuat akun juga harus diperhatikan. Ingat, kebebasan berekspresi tidak sama dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan provokasi. Ada sanksi tegas jika melanggar etika digital dan sebagai ASN harus paham betul karena tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tapi juga sebagai perekat persatuan bangsa," jelas Oktani.
Praktisi IT Teddu Sukardi, turut mengungkapkan, risiko dari penggunaan teknologi, tidak hanya risiko gangguan pada perangkat yang digunakan, tetapi juga risiko pencurian data dan identitas.
"Awasi perangkat yang digunakan. Buatlah kata sandi menggunakan kombinasi angka, huruf dan simbol dan jangan berikan kepada orang lain. Jangan mendownload materi yang tidak terpercaya karena dapat mengandung virus yang berpotensi menimbulkan berbagai kerugian seperti serangan siber. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporan atau konsultasikan kepada penyelenggara sistem elektronik organisasi anda atau tenaga ahli," tambahnya.
Kegiatan Literasi Digital bagi ASN Kabupaten Purbalingga ini merupakan salah satu upaya literasi digital untuk sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).
Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. (RO/OL-7)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved