Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSEDIAAN vaksin covid-19 di Kota Bandung kembali menitpis, setelah sebelumnya sempat mendapat kiriman 1.000 vial vaksin Covid-19 jenis Pfizer dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (31/10) lalu.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bandung Asep Gufron di Bandung Selasa (8/11) mengatakan, terlalu lamanya kekosongan pasokan vaksin Covid-19 di Kota Bandung, lebih dari sebulan membuat permintaan vaksinasi meningkat.
"Sejak didistribusikan pada akhir Oktober lalu, seluruh puskesmas di Kota Bandung telah kembali mengadakan vaksinasi, begitu juga dengan kegiatan gebyar vaksinasi yang sejauh ini telah digelar di dua tempat," katanya.
Menurut Asep, tingginya animo masyarakat untuk vaksinasi membuat pasokan vaksin yang ada semakin cepat menyusut. Vaksin 1.000 vial itu sudah dibagikan ke 80 puskesmas di seluruh Kota Bandung dan ada juga dibagikan dibeberapa kegiatan gebyar vaksinasi. "Sekarang (stok vaksin) sudah menipis lagi, karena permintaan tinggi," ungkapnya.
Namun Asep meyakinkan dalam waktu dekat, pemerintah pusat melalui Kemenkes akan kembali memasok vaksin ke Kota Bandung. Pengiriman tahap dua ini, diperkirakan berjumlah 2.000 vial. Meski begitu, dia mengaku tidak dapat memastikan kapan pengiriman vaksin susulan itu akan sampai di Kota Bandung.
"Tanggal pastinya itu dari pusat, kami tidak bisa intervensi dan hanya menerimanya saja nanti," tambahnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, lanjut Asep, memang telah mengajukan pengiriman vaksin Covid-19 sebanyak 5.000 vial untuk mengejar ketertinggalan program percepatan vaksinasi akibat kosongnya stok vaksin Covid-19 di Kota Bandung. Namun sejauh ini, Pemkot Bandung baru menerima sebanyak 1.000 vial.
"Pemenuhan stok vaksin Covid-19 ini, sangat perlu didorong. Terlebih jika melihat tren kasus harian Covid-19 yang terus meroket, termasuk di Kota Bandung. Kami terus ajukan permohonan penambahan penyaluran vaksin ke pusat, karena kami di awal ajukan 5.000 vial," ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, 1.000 vial vaksin tidak dapat memenuhi kebutuhan semua di Kota Bandung. 1000 vial tersebut, kata dia, hanya mampu mencangkup sekitar 12 ribu sasaran jika diberikan kepada penerima dosis ketiga (booster), namun
jika diberikan pula pada penerima dosis pertama dan kedua, maka jangkauannya hanya dapat mencapai setengahnya saja. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Bandung Kembali Gelar Vakinasi Covid-19
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) melarang penggunaan insinerator mini untuk mengolah sampah.
Saat ini, di Kota Bandung baru ada dua puskesmas yang sudah beroperasi penuh selama 24 jam, yakni Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda
Peristiwa longsor tersebut menyebabkan kirmir atau turap pembatas jalan roboh dan memicu penggerusan tanah.
Dengan luas sekitar 11,7 hektare, kawasan ini memiliki peran penting sebagai ruang hijau di tengah kepadatan wilayah perkotaan.
Selain kebersihan jalan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar pada penguatan sistem pengolahan sampah.
Permasalahan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved