Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PERSEDIAAN vaksin covid-19 di Kota Bandung kembali menitpis, setelah sebelumnya sempat mendapat kiriman 1.000 vial vaksin Covid-19 jenis Pfizer dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (31/10) lalu.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bandung Asep Gufron di Bandung Selasa (8/11) mengatakan, terlalu lamanya kekosongan pasokan vaksin Covid-19 di Kota Bandung, lebih dari sebulan membuat permintaan vaksinasi meningkat.
"Sejak didistribusikan pada akhir Oktober lalu, seluruh puskesmas di Kota Bandung telah kembali mengadakan vaksinasi, begitu juga dengan kegiatan gebyar vaksinasi yang sejauh ini telah digelar di dua tempat," katanya.
Menurut Asep, tingginya animo masyarakat untuk vaksinasi membuat pasokan vaksin yang ada semakin cepat menyusut. Vaksin 1.000 vial itu sudah dibagikan ke 80 puskesmas di seluruh Kota Bandung dan ada juga dibagikan dibeberapa kegiatan gebyar vaksinasi. "Sekarang (stok vaksin) sudah menipis lagi, karena permintaan tinggi," ungkapnya.
Namun Asep meyakinkan dalam waktu dekat, pemerintah pusat melalui Kemenkes akan kembali memasok vaksin ke Kota Bandung. Pengiriman tahap dua ini, diperkirakan berjumlah 2.000 vial. Meski begitu, dia mengaku tidak dapat memastikan kapan pengiriman vaksin susulan itu akan sampai di Kota Bandung.
"Tanggal pastinya itu dari pusat, kami tidak bisa intervensi dan hanya menerimanya saja nanti," tambahnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, lanjut Asep, memang telah mengajukan pengiriman vaksin Covid-19 sebanyak 5.000 vial untuk mengejar ketertinggalan program percepatan vaksinasi akibat kosongnya stok vaksin Covid-19 di Kota Bandung. Namun sejauh ini, Pemkot Bandung baru menerima sebanyak 1.000 vial.
"Pemenuhan stok vaksin Covid-19 ini, sangat perlu didorong. Terlebih jika melihat tren kasus harian Covid-19 yang terus meroket, termasuk di Kota Bandung. Kami terus ajukan permohonan penambahan penyaluran vaksin ke pusat, karena kami di awal ajukan 5.000 vial," ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan, 1.000 vial vaksin tidak dapat memenuhi kebutuhan semua di Kota Bandung. 1000 vial tersebut, kata dia, hanya mampu mencangkup sekitar 12 ribu sasaran jika diberikan kepada penerima dosis ketiga (booster), namun
jika diberikan pula pada penerima dosis pertama dan kedua, maka jangkauannya hanya dapat mencapai setengahnya saja. (OL-13)
Baca Juga: Pemkot Bandung Kembali Gelar Vakinasi Covid-19
Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar) menggulirkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP, yang dikemas melalui muatan lokal pendidikan bela negara.
Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak dan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memastikan tidak ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Bandung.
Kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat SD dan SMP berada di Pemkot Bandung, sementara SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat sudah menyiapkan langkah setelah melihat sejumlah mal sepi pengunjung atau bisa dibilang mati suri.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) memberikan sanksi kepada dua komunitas lari akibat membagikan bir di acara Pocari Sweat Run 2025 di Kota Bandung pekan lalu.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved