PUBLIK Lembata, Nusa Tenggara Timur menaruh harapan besar adanya perbaikan ruas jalan yang bermuara peningkatan ekonomi warga, dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dengan menggunakan dana pinjaman daerah.
Dana pinjaman daerah PEN senilai Rp225 miliar itu ditarget mampu memperbaiki 74 kilometer ruas jalan di Lembata yang ditargetkan selesai pada Desember 2022. Sejak penandatanganan kontrak pekerjaan ruas jalan di Lembata dilakukan, sejumlah kontraktor langsung tancap gas. Sejumlah ruas jalan utama di dalam kota telah berubah wajah.
Meski progres beberapa ruas jalan hingga awal November 2022, terkesan lamban untuk diselesaikan, namun para kontraktor pelaksana menyatakan komitmen kuat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas.
Pantauan Media Indonesia, Kamis (3/11/2022), ruas jalan segmen SD Inpres II Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, menuju kantor Pengadilan Negeri Lembata, mulai dikerjakan setelah sempat terhenti sebulan. Ruas jalan di segmen itu dikerjakan Kontraktor pelaksana PT. Anak Lembata Group. Perusahaan ini telah menyelesaikan 13 ruas jalan di dalam kota dengan menggunakan dana pinjaman daerah PEN.
"Untuk segmen SD Inpres II Waikomo menuju Kantor Pengadilan Negeri Lembata, kita mulai bereskan dengan agregat A agar cepat hotmix. Sempat tersendat karena kita konsentrasi di segmen lain. Kami optimis bisa tepat waktu" ujar Min Bone, Direktur PT. Anak Lembata Group.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Lembata, Aloysius Muli Kedang, kepada Media Indonesia, Kamis (3/11/2022) menjelaskan, ada tiga tahapan pencairan dana pinjaman daerah PEN ke Rekening Daerah.
Tiga tahapan pencairan bergantung progres pengerjaan di lapangan. Ia menegaskan, tidak ada kompromi soal kuantitas dan kualitas pekerjaan jalan dengan produk hotmix dan rabat beton.
"Masih lebih terhormat kita terlambat dengan kualitas bagus, dibanding Kita cepat dengan mengabaikan kualitas," tegas Kadis PU, Aloysius Muli Kedang.
Kadis PU Kabupaten Lembata menambahkan, pada Juni 2022, pencairan tahap awal Dana Pinjaman Daerah PEN senilai Rp56 miliar.
"Setelah tanda tangan kontrak, konsultan sudah selesai bekerja, kita bayar dulu tahap perencanaan. Kemudian, kita bayar uang muka. Uang muka kan otomatis karena ada jaminan uang muka. Untuk perusahan kelas M, uang mukanya 20 persen, kelas Kecil 30 persen terhadap nilai kontrak," ungkap Kadis PU, Aloysius Muli Kedang.
Dikatakan, setelah diselesaikan, dihitung presentasinya. Kalau dari pencairan pertama sudah terserap 70 persen, bisa diajukan pencairan tahap dua.
Dari hasil pantauan kami dari pencairan tahap awal, penyerapan sudah 70 persen, maka kita ajukan pencairan tahap kedua. Tahap kedua ini sebesar 45 persen.
Kalau ditambah dengan tahap satu maka dana PEN masuk ke kita sudah 70 persen, pada Minggu kedua Oktober. Setelah 70 persen, kontraktor yang fisiknya sudah maju bisa MC. Target
kita pencairan terakhir itu pada awal Desember. Syarat pencairan tahap terakhir, dana yang 70 persen yang sudah ditransfer ke kita itu, harus terserap 90 persen.
"Saya ambil posisi aman, bahwa posisi fisik pada akhir November itu harus 70 persen agar bisa pencairan tahap ketiga. Setelah pencairan tahap ketiga, kita pacu yang sisa itu satu bulan untuk selesaikan. Kalau memang tidak selesai, dia ke 2023 tetapi kita denda. Tidak ada perpanjangan waktu lagi," ungkap Kadis PU, Aloysius Muli Kedang.
Ia menegaskan, waktu pengerjaan efektif dipacu pada bulan Oktober dan November. Jalan umumnya dengan hotmix, kecuali untuk dua wilayah Omesuri dan Buyasuri dengan rabat beton. Kadis mengakui produk hotmix terhambat pada pekerjaan minornya, seperti saluran, talud,
Pihaknya berharap kontraktor juga membawa tenaga kerja juga dari luar. Memang direncanakan untuk peningkatan ekonomi, tetapi karena keterbatasan tenaga, perlu diambil dari luar. Kadis mengakui sejumlah ruas jalan dihotmix tanpa adanya saluran air dan talud pengaman. Namun, kualitas dan kuantitas pekerjaan itu harga mati. (OL-13)
