BELASAN perusahaan di wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakuan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai. PHK paling banyak dari perusahaan ekspor, PT Bineatama Kayone Lestari (KBL). Pemutusan hubungan kerja bagi para pegawai tersebut disebabkan penurunan permintaan ditambah beban penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya, Rahmat Mahmuda, mengatakan pihaknya menerima laporan 11 perusahaan di bidang ekspor maupun nonekspor wilayahnya bahwa ada 54 pegawai diberhentikan. PHK terbanyak dari PT Bineatama Kayone Lestari (KBL) tercatat 38 orang.
"Perusahan ekspor yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya saat ini mereka mengalami penurunan permintaan dari pembeli. Mereka juga mengalami beban tinggi terutama penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Beban perusahaan kemungkinan berat dan langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk perusahaan lain, satu dan dua orang dihentikan," katanya, Minggu (30/10).
Dari para pegawai itu tidak hanya pemutusan hubungan kerja, tetapi ada yang mengundurkan diri, selesai kontrak, dan diakhiri kontrak perusahaan. "Belasan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 54 pegawainya mengalami penurunan produksi mencapai 5% hingga 10% seperti Yayasan Mayasari (Mall), Natta Coffe. Perusahaan besar yang tercatat di antaranya 8 PT, 1 CV, 1 yayasan, dan 1 perorangan," ujarnya.
Menurutnya, meningkatnya PHK itu mengharuskan efisiensi. Mereka juga diusahakan untuk mencari pasar baru, termasuk pemerintah memberikan kemudahan terutama proses perizinan untuk perluasan usaha. Ini karena PHK dari perusahaan tersebut kemungkinan bisa terjadi dari proses izin yang susah, terutama untuk memperluas lahan usaha.
"Kami meminta agar pemerintah yang ada di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, harus memberikan langkah dan upaya, terutama pelatihan berwirausaha agar para pegawai yang terkena PHK bisa lebih mandiri dan membuka usaha dari hasil pelatihan. Namun, jika mereka tidak diberikan pelatihan kewirausahaan dipastikan pengangguran akan semakin banyak hingga bisa menjadi beban pemerintah," paparnya. (OL-14)
