Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BELASAN perusahaan di wilayah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakuan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai. PHK paling banyak dari perusahaan ekspor, PT Bineatama Kayone Lestari (KBL). Pemutusan hubungan kerja bagi para pegawai tersebut disebabkan penurunan permintaan ditambah beban penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya, Rahmat Mahmuda, mengatakan pihaknya menerima laporan 11 perusahaan di bidang ekspor maupun nonekspor wilayahnya bahwa ada 54 pegawai diberhentikan. PHK terbanyak dari PT Bineatama Kayone Lestari (KBL) tercatat 38 orang.
"Perusahan ekspor yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya saat ini mereka mengalami penurunan permintaan dari pembeli. Mereka juga mengalami beban tinggi terutama penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Beban perusahaan kemungkinan berat dan langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk perusahaan lain, satu dan dua orang dihentikan," katanya, Minggu (30/10).
Dari para pegawai itu tidak hanya pemutusan hubungan kerja, tetapi ada yang mengundurkan diri, selesai kontrak, dan diakhiri kontrak perusahaan. "Belasan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 54 pegawainya mengalami penurunan produksi mencapai 5% hingga 10% seperti Yayasan Mayasari (Mall), Natta Coffe. Perusahaan besar yang tercatat di antaranya 8 PT, 1 CV, 1 yayasan, dan 1 perorangan," ujarnya.
Menurutnya, meningkatnya PHK itu mengharuskan efisiensi. Mereka juga diusahakan untuk mencari pasar baru, termasuk pemerintah memberikan kemudahan terutama proses perizinan untuk perluasan usaha. Ini karena PHK dari perusahaan tersebut kemungkinan bisa terjadi dari proses izin yang susah, terutama untuk memperluas lahan usaha.
"Kami meminta agar pemerintah yang ada di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, harus memberikan langkah dan upaya, terutama pelatihan berwirausaha agar para pegawai yang terkena PHK bisa lebih mandiri dan membuka usaha dari hasil pelatihan. Namun, jika mereka tidak diberikan pelatihan kewirausahaan dipastikan pengangguran akan semakin banyak hingga bisa menjadi beban pemerintah," paparnya. (OL-14)
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
HIRUK pikuk pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai terasa ketika matahari tenggelam dan pasar benderang oleh lampu listrik
Peristiwa pada Minggu (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB itu mengakibatkan dua orang petani bernama Acu, 60, dan Amin, 50, warga Ciomas, masih tertimbun.
Ekskavator juga diturunkan lantaran tanah yang menimbun jalan cukup dalam hingga tiang kabel roboh
Ribuan warga dan santri semarak sambut perayaan tahun baru Islam 1447 Hijriah pada tahun 2025 mereka melakukan jalan kaki dan sebelumnya semua dipersiapkan dari mulai bambu,
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved