Pemuda Katolik Papua Berharap Konektivitas dan Keadilan Digital Terwujud

HARUS diakui digitalisasi tidak bisa dihindari saat ini. Persoalannya masih ada daerah yang belum tersambung jaringan internet atau belum kuat jaringannya. Hal itu tentu menghambat proses digitalisasi.

Untuk itu Departemen Gugus Tugas Papua, Pengurus Pusat Pemuda Katolik bekerja sama dengan Papua Center atau Unit Kajian Papua, Lembaga Penelitian Pengembangan Sosial dan Politik (LP2SP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia melaunching buku berjudul 'Konektivitas dan Keadilan Digital di Papua' secara daring.

Baca juga: Kelola SDM Perusahaan di tengah Pandemi dan Digitalisasi

Menurut staf khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik Phillip Gobang yang menjadi keynote speaker acara itu infrastruktur TIK yang dibangun di Papua sejak 2015. Pada Agustus 2021, kata dia Presiden Jokowi mendorong upaya bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kominfo menyusun satu peta jalan Indonesia digital 2021-2024 yang meliputi 4 hal strategis, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan masyarakat digital.

"Terkait infrastuktur digital, melalui Kementerian Kominfo atau mitra seluler telah membangun infrastrutkur TIK di tingkat backbone melalui saluran kabel fiber optic 342.000 KM, baik di darat maupun di bawah luat," ujar Phillip.

Selain itu, di tingkat menengah atau middle-mile melalui microwave link dan pemanfaatan 9 satelit untuk memastikan konektivitas internet di seluruh Nusantara. Kemudian ditingkat last-mile, melalui pembangunan BTS atau Tower-tower Internet. "Menurut data yang ada pada Kementerian Kominfo, sejak tahun 2015-2020, pembangunan BTS di wilayah Papua seluruhnya telah di bangun 437 lokasi BTS, dengan rinciannya di Papua Barat 224 BTS dan Papua 213 BTS."

"Dalam dua tahun terakhir dengan target pada pertengahan 2023 sedang dan akan dibangun 5.204 lokasi BTS di seluruh wilayah Papua dari totalnya sekitar 7.904 lokasi BTS di seluruh Indonesia, artinya sekitar 65% pembangunan infrastruktur digital atau 4.0 ada di wilayah Papua," lanjut Phillip.

Selain itu, Kementerian Kominfo sedang membangun satelit multi fungsi atau Satelit Indonesia (Satria) yang diharapkan diorbitkan pada semester kedua tahun 2023. Satelit tersebut akan menghadirkan koneksi internet dengan kapasitas 2x150 Giga Byte perdetik dan melayani 150.000 titik layanan publik dan pemerintahan sampai wilayah desa seluruh Indonesia. Satelit tersebut dimaksudkan menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangku selama ini.

Sementara itu, penulis buku Konektivitas dan Keadilan Digital di Papua, Bambang Shergi Laksmono menjelaskan bahwa buku tersebut berisi tentang telaah pembangunan konektivitas digital di Papua tahun 2019-2020 hingga peta jalan pemberdayaan digital untuk Papua.

Baca juga: Literasi Digital Tingkatkan Kecakapan Memahami Ekosistem ...

"Argumen dalam buku tersebut intinya yaitu pertama, pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dalam modernisasi kehidupan masyarakat. Namun demikian, pembangunan harus berpihak kepada golongan masyarakat bawah," ujar Guru Besar FISIP Universitas Indonesia itu.

Kemudian, kedua, Digitalisasi adalah barang publik (public goods), harus disediakan merata dan terjangkau. Informasi bukan semata komoditas komersial yang hanya dapat dijangkau terbatas oleh kelompok ekonomi kuat.

"Ketiga, kepentingan komersial sarana dijital harus diimbangi kapasitas untuk membangun literasi (dalam arti luas), menghindari semata kepentingan leisure (bersenang). Keempat, Dalam konteks Papua, listrik dan jaringan menentukan kualitas jaringan dan Perlu ada Peta Jalan Pemberdayaan Digital Papua," tegasnya.

Penulis kedua dalam buku tersebut, Roberthus Yewen mengatakan konektivitas digital di Papua baru dibangun secara masif pada 10 tahun terakhir ini, sehingga konektivitas untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga Papua belum sepenuhnya terwujud.  Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua harus melibatkan masyarakat lokal setempat agar tidak terjadi miskomunikasi.

"Sinergitas pihak pemerintah, pihak operator dan masyarakat perlu dibangun dengan baik agar masyarakat juga merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga infrastruktur yang dibangun," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang, Alferus Sanuari mengatakan pembangunan infrastruktur Palapa Ring di Pegunungan Bintang didukung oleh masyarakat setempat sehingga semua berjalan lancar. Namun ia juga menyinggung kualitas 4G yang di kota-kota dengan di Pegunungan Bintang sangat berbeda. Oleh karena itu, ia mengusulkan konektivitas harus diimbangi dengan kualitas jaringan.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon menyoroti kualitas SDM Papua. Menurutnya pembangunan infrastruktur IT di Papua harus dibarengi dengan penyiapan SDM asli Papua. "Terkait ini butuh gotong royong dari semua pihak, baik pemerintah, LSM, perguruan tinggi, bisnis, orang tua dll, agar masyarakat Papua cerdas dalam memanfaatkan peluang ketersediaan infrastruktur IT."

Kebutuhan literasi digital saat ini sangat urgent, oleh karena itu Gustaf mengusulkan perlu ada dukungan dana dari sumber dana Otsus ataupun kucuran dana langsung dari Kementerian Kominfo kepada Dinas Kominfo di Kabupaten/Kota agar bisa melakukan roadshow literasi digital di setiap kampung-kampung orang asli Papua.

Musa Abubar selaku Jurnalis Senior Papua menyoroti pemutusan jaringan internet sejak 2015 hingga saat ini. Menurutnya pemutusan internet sering dikaitkan dengan isu politik di Papua.  Selain itu, Musa juga mengusulkan perlu ada tenaga SDM lokal di setiap titik BTS yang dibangun agar kendala teknis yang kecil bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Sebab kadang hanya masalah kecil, masyarakat menunggu petugas berbulan-bulan.

Adapun Aldo Mooy selaku Relawan TIK menyoroti pemerintah saat ini secara menggaungkan pembangunan infrastruktur IT di Tanah Papua tetapi tidak diimbangi dengan literasi digital bagi masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, perlu ada program-program literasi digital yang tepat sasaran.

Menurutnya Gerakan literasi di Papua harus dengan hati, yaitu harus mendatangi mereka secara tatap muka dan mengajari mereka dengan sabar sampai mahir.  Melkior N.N Sitokdana, selaku Ketua Departemen Gugus Tugas Papua, Pengurus Pusat Pemuda Katolik dalam sambutan penutup mengatakan pihaknya menyelenggarakan literasi digital kepada pemuda Papua secara daring setiap bulan untuk membantu meningkatkan kualitas SDM Papua dalam bidang literasi digital. (RO/A-1)