Wamen ATR/BPN: Jokowi Sangat Layak Mendapatkan Nobel Ekonomi

WAKIL Menteri ATR/BPN menegaskan sertifikasi aset adalah cara terbaik untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Raja Juli saat menyampaikan kuliah umum di hadapan guru besar dan peserta wisuda Universitas Darul Ulum Jombang, Jatim, Sabtu (15/10).

Dalam kuliah umum itu, Raja Juli Antoni menuturkan, bangsa Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah yang harus rampung disertifikasi pada 2025. 

Progres pendaftaran bidang tanah terdaftar tahun ini sejumlah 94,2 juta bidang tanah. Adapun yang telah bersertifikat sejumlah 79,4 juta bidang tanah.

“PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menargetkan bisa menyertipikasi sejumlah 126 juta bidang pada 2025. Merupakan PR saya dan Pak Hadi bagaimana supaya 46,6 juta bidang tanah ini dapat bersertipikat," tandasnya.

Raja melanjutkan, selain percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL. Pemerintah Jokowi juga melakukan redistribusi tanah sebagai cara untuk menata Kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah. 

“Dibawah kepemimpian Pak Jokowi, Indonesia sedang semangat-semangatnya meredistribusi tanah. Dari 2015-2022 total tanah yang telah diredis adalah 1.478.496 Ha. Fata-rata per tahunnya 211.213 Ha. Jika dibandingkan 8 tahun kepemimpinan Pak Jokowi nyaris setara dengan pemeritahan selama 54 tahun," ujarnya.

Pelaksanaan sertifikasi ini baik dalam legalisasi aset maupun redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah terinspirasi oleh aktivis sosial yang bergerak di Peru pada 1980-an yakni Hernando De Soto. 

“Sebagai perbandingan Hernando De Soto berhasil menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah. Sedangkan Pak Jokowi dalam waktu 8 tahun berhasil menyertifikasi 40 juta bidang” Raja melanjutkan.

Bagi Raja, capaian prestisius yang diraih oleh Jokowi mestinya mendapatkan penghargaan oleh dunia internasional. Sebab pelaksanaan sertifikasi tersebut terbukti memberikan kontribusi pada masyarakat. 

“Jadi kalau De Soto yang hanya menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah saja mendapatkan nobel ekonomi. Bagaimana Pak Jokowi yang telah menyertifikasi 40 juta bidang? Tentu saja Jokowi layak mendapatkan nobel ekonomi," pungkasnya. (OL-8)