Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
UNTUK menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan meningkatkan keaktifan peserta bukan penerima upah (PBPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian wilayah Jawa Barat, menjalin kerja sama dengan PT Bank BJB Syariah melalui Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) di Kota Tasikmalaya.
Penandatangan tersebut dihadiri, Fachrurrazi selaku Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat dan Koko Tjatur Rachmadi selaku Direktur Bisnis PT. Bank BJB Syariah disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT Bank BJB Syariah Adang Ahmad Kunandar.
"Alhamdulillah, akhirnya kami dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat, mudah-mudahan dengan sinergi ini kami dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan Program pemerintah yaitu program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan khususnya dalam membantu menjaga keaktifan peserta," kata Direktur Utama PT Bank BJB Syariah Adang Ahmad Kunandar, dalam keterangan resmi, Jumat (23/9/2022).
Dalam kesempatan ini, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat Fachrurrazi, mengatakan, kerja sama yang dilakukannya sebagai upaya dalam meningkatkan kolaborasi berdampak terhadap masing-masing instansi. Khususnya untuk peserta PBPU yang menunggak dan juga keaktifan peserta PBPU yang masih rendah. Adapun, BPJS Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya penagihan kepada peserta PBPU yang menunggak melalui Telekolekting dan Kader JKN.
"Namun, kami merasa upaya kami ini saja belum cukup, untuk itu kami terus ikhtiar dalam rangka mewujudkan keberlangsungan program JKN, salah satunya kerja sama dengan PT. Bank BJB Syariah melalui PIPMPJ atau program donasi bagi peserta yang menunggak iurannya dan mengalami kesulitan atau ketidakmampuan terutamanya dalam membayar iuran sedangkan peserta tersebut membutuhkan akses pelayanan kesehatan sehingga menjadi aktif dan dapat dilayani difasilitas kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, kedepan khususnya bagi peserta PBPU yang menunggak dan sudah dibantu melalui program donasi supaya bisa kembali membayar iurannya secara rutin setiap bulan agar kepesertaan program JKN bisa tetap aktif pada saat akan digunakan.
"Program JKN ini merupakan wujud dari hadirnya negara di tengah-tengah rakyat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di bidang kesehatan," paparnya. (OL-13)
Baca Juga: Tekan Biaya Operasional, BPJS Kesehatan Lakukan Efisiensi
KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana (LM) pada Jumat, 22 Agustus 2025. Pemeriksaan ini menyoroti aliran dana non-budgeter yang terkait dugaan korupsi proyek iklan di Bank BJB
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
KONSISTENSI bank bjb dalam mendukung literasi keuangan generasi muda, terutama di kalangan pelajar, kembali berbuah manis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa selebgram Lisa Mariana terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Mantan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahmadi Noor Supit dimintai keterangan sebagai saksi di KPK.
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Kinerja bank syariah ini sejalan dengan kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga, pertumbuhan penyaluran pembiayaan, serta perolehan fee-based income yang tumbuh double digit.
Dalam pembiayaan syariah, penyediaan dana didasarkan pada prinsip kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Persediaan uang tunai bank syariah milik negara itu akan disebarkan untuk memenuhi jaringan ATM dan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Ekonom Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Hakam Naja mendorong bank-bank syariah untuk mengembangkan usaha bullion.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved