Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
AKTIVIS Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ikut berkomentar terkait pengusutan dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mimika, Papua yang melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Natalius mengingatkan pengusutan kasus itu tidak bisa berjalan hanya dengan dalil penegakan hukum semata tetapi perlu juga memahami aspek kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat Papua.
"Negara harus pahami lokal wisdom," ungkap Pigai melalui cuitan akun Twitternya @NataliusPigai2, Kamis (1/9).
Dikatakan dia, keterlibatan Bupati Mimika dalam pembangunan Gereja Kingmi pantas diapresiasi karena sejak awal menghibahkan tanah dan dana awal untuk pembangunan gereja.
Baca juga : Presiden Salurkan BLT BBM di Wilayah Papua
"Gereja Papua mengapresiasi perjuangan keras Omaleng yang menghibahkan tanah dan dana awal. Aparat mesti punya perspektif positif," sambung Pigai.
Ada pun Pigai menegaskan, ditemukannya indikasi kerugian negara dalam kasus ini akibat salah dalam menghitung.
"Kerugian karena salah hitung itu pengembalian uang kecuali terbukti korupsi," pungkasnya.
Diketahui KPK saat ini sedang menangani dugaan kasus korupsi pembangunan Gereja KINGMI yang juga melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dalam kasus ini Bupati Mimika sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka namun pengadilan menolak gugatan tersebut. (OL-7)
“KPK mesti terbuka sampaikan posisi Bupati Timika: Tersangka karena apa? Korupsinya berapa? Siapa yang beri? Apakah tunjuk Kontraktor?"
ADANYA dugaan kriminalisasi KPK terhadap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait pembangunan gereja Kingmi Mile 32, telah memantik kemarahan dan kekecewaan sejumlah elemen gereja di Papua.
Dewan Gereja menaruh perhatian penuh atas kasus yang menimpa Bupati Mimika terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi.
SEKRETARIS Sinode Gereja KINGMI di Papua Pdt. Dr. Yones Wenda, meminta Lukas jujur kepada KPK, agar kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera terang-benderang.
Selama pemeriksaan berlangsung, pengamanan di sekitar Mako Brimob Batalion B Polda Papua di Timika tampak cukup ketat.
BAKAL calon Bupati Mimika periode 2024-2029 Maximus Tipagau mengemukakan visinya untuk membawa daerahnya menjadi sejahtera bagi masyarakat.
Maximus menilai selama ini sinergi yang seharusnya terjadi antara pemerintah daerah dan swasta belum berjalan optimal.
PDIE melaporkan Johannes Rettob ke Bawaslu lantaran melakukan pergantian pejabat saat menjadi Plt. Bupati Mimika.
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
mencegah penularan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan mulai membuka layanan vaksinasi Qdenga (Dengue Tetravalent Vaccine)
"Progres kesiapan venue-venue yang berada di Mimika sudah siap. Progres seluruh venue secara umum sudah siap,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved