Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) masih menunggu skema terkait rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengumumkan harga BBM naik pekan depan.
"Masalah kenaikan atau masih disubsidi itu kewenangan pemerintah pusat yakni Presiden dan DPR. Maka itu kita lihat dahulu skemanya," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Herman Deru mengatakan pihaknya pun siap jika nantinya diajak bicara atau memberikan masukan terkait kenaikan BBM tersebut. "Kalau kita diajak bicara untuk memberikan saran ya siap, tapi kalau sekarang kami belum ada saran," ujarnya.
Pihaknya belum memastikan apakah kenaikan BBM nantinya akan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat Sumsel nantinya. Sebab, pihaknya belum tahu pasti BBM jenis apa nantinya yang akan dinaikkan.
Selain itu, Herman Deru mengaku bahwa dirinya saat ini juga sering menggunakan kendaraan listrik dalam waktu tertentu. Hal itu dikarenakan pihaknya menilai memakai kendaraan listrik lebih hemat.
"Mobil listrik pakai terus. Untuk promosi agar bisa dilihat masyarakat terbukti juga lebih hemat. Tapi harganya memang tidak murah," katanya. (OL-15)
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved