Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) bakal mengangkat 1.269 guru honorer jadi aparatur sipil negara (ASN) melalui seleksi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel, Salim Muhaimin, mengatakan, jumlah kuota tahun ini merupakan kabar gembira bagi guru honorer di daerah.
Sebab, menurutnya, meski belum mengakomodasi jumlah guru honorer seluruhnya, secara bertahap sudah mulai banyak beralih status.
"Sebenarnya kita butuh sebanyak 2.571. Tapi, alhamdulillah tahun ini jauh lebih banyak," terangnya saat dimintai keterangan, Kamis (11/8).
Menurut data Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Pessel, jumlah guru yang masih berstatus honorer sebanyak 2.571 orang. Dari jumlah itu, honor daerah 986 orang, selebihnya berstatus honor sekolah.
"Itu guru yang masuk Dapodik SD, SMP, PAUD. Ada honor daerah dan ada honor sekolah," terangnya.
Baca juga: Sambangi Kalbar, Kemendagri Bahas Penyerapan Realisasi Anggaran Rendah
Meski belum menampung seluruh tenaga honorer guru di Pessel, menurut Salim, hal ini sudah merupakan kabar baik dan patut disyukuri. Dengan adanya penambahan pengalihan status lebih banyak, capaian Pemkab untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesejahteraan guru jauh lebih baik.
"Sangat relevan dengan visi-misi bupati, semoga ini dapat meningkat kesejahteraan guru kita," terangnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pessel, Tamsir, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kuota PPPK untuk guru itu sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Tahun ini untuk PPPK guru kita dapat jatah sebanyak 1.269 orang. Tapi untuk tenaga medis dan teknis lainya belum ada," katanya.
Ia menjelaskan, jumlah peluang PPPK guru tahun ini jauh lebih banyak daripada tahun lalu yang hanya berkisar ratusan orang.
"Ya, tahun ini alhamdulillah peluang lebih banyak. Semoga menjadi kabar baik bagi tenaga guru honor kita," pungkasnya. (OL-16)
Ada dua daerah penghasil utama: Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas sekitar 17.000 hektare, dan Pesisir Selatan sekitar 10.000 hektare.
“Kawasan Mandeh sangat potensial dikembangkan sebagai pintu gerbang ekonomi baru berbasis transportasi perairan, khususnya melalui moda seaplane,”
Antusiasme peserta terlihat jelas dari jumlah pendaftar yang membludak, mencapai ratusan pesepeda dari berbagai usia dan komunitas.
Menurut BMKG, fenomena halo tidak berkaitan dengan pertanda bencana atau gejala cuaca ekstrem, melainkan peristiwa alamiah yang bisa terjadi kapan saja.
Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat Risnaldi Ibrahim, mengunjungi masyarakat yang terdampak banjir di Nagari Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, pada Kamis, (13/3).
Pusat Pengendalian Operasi-PB BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada,
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved