Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN warga yang tergabung dalam Forum Anti Asusila (FaAs)
Brebes, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD
Brebes, Senin (8/8).
Mereka mendesak salah satu pimpinan DPRD Brebes mundur dari jabatannya karena telah menelantarkan istri sahnya selama bertahun-tahun.
Massa yang juga keluarga korban ditemui Ketua DPRD Brebes M Taufik. Ade Irawan, 47, adik kandung sang istri menyerahkan surat laporan.
"Saya Ade, adik kandung. Surat untuk DPRD tadi yang buat dari kita pihak keluarga. Karena istri ditelantarkan, tidak dinafkahi, tidak pulang ke rumah, ternyata dia di luar bersama wanita lain," tutur Ade.
Taufik berjanji akan mengkaji laporan masyarakat tersebut. "Mereka dari pedukuhan Sigempol. Mereka menyerahkan surat, tapi suratnya belum saya buka, sehingga belum tahu isinya apa."
namun, dia akan menindaklanjuti laporan itu. "Akan kita lihat ranah siapa. Polisi atau ranah kami. Langkah pertama saya, surat akan diserahkan ke Badan Kehormatan untuk dikaji, apakah ada yang perlu ditinfaklanjuti atau cukup dimusyawarahkan," terang Taufik. (N-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved