Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyetujui perizinan penggunaan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyebutkan hal itu seusai menemui Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti KLHK, di Jakarta, Senin (1/8).
Dalam keterangan tertulis disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi sudah disetujui Menteri LHK.
"Dengan begitu, jalan alternatif yang sangat dinantikan masyarakat tersebut segera terwujud," ungkap Edy.
Gubernur mengatakan, pada prinsipnya Menteri LHK mendukung dan menyetujui rencana pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi yang melintasi Tahura Bukit Barisan. Proses perizinan penggunaan kawasan hutan Tahura juga akan dipercepat KLHK.
Baca juga: 2,5 Tahun Hiatus, Pasar Senggol Grand Candi Hotel Dipadati Pengunjung
Menurut Edy, perizinan ini memungkinkan diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini permohonan penggunaan lahan sedang diproses KLHK.
Adapun pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi yang melalui Tahura masuk dalam rencana strategis Sumut. Pembangunannya digagas karena kerap terjadi kemacetan panjang pada Jalan Jamin Ginting yang menjadi jalur utama Medan-Berastagi.
Pemprov Sumut menilai kemacetan tersebut rentan memengaruhi perekonomian daerahnya. Hal itu karena jalan ini dijadikan sebagai jalur distribusi utama komoditas pertanian dari Kabupaten Karo ke Medan.
Jalur alternatif ini akan melalui rute Simpang Tuntungan-Kutalimbaru-Tandukbenua-Sembaikan-Berastagi, melintasi sekitar 16.257 meter panjang dan 15 meter lebar lahan di kawasan Tahura. Anggaran pembangunan jalan ini sudah disiapkan Pemprov Sumut dengan skema pembiayaan multiyears.
Pemprov Sumut sebenarnya merencanakan dua jalur alternatif, untuk menyiasati kemacetan jalan Jamin Ginting. Jalur alternatif lain yang
direncanakan adalah jalan dengan rute Medan-Delitua-STM Hulu (Rumah Liang)-Barusjahe (Desa Serdang). (OL-16)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved