Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32% poin, dari sebelumnya 11,25% (September 2021), menjadi 10,93% (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan, rilis ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022.
Adapun, metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).
"Alhamdulillah pada Maret 2022 terjadi penurunan kemiskinan dibanding September 2021. Di Jawa Tengah penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang. Presentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021) dan turun 0,86 persen poin, dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen," ujarnya, saat rilis daring, Jumat (15/7).
Baca juga: Pemprov Jateng Permudah Anak Yatim Piatu akibat Covid-19 Masuk Sekolah
Tren turunnya jumlah orang miskin di Jawa Tengah, dipandang Adhi sebagai suatu hal positif. Ini mengingat, selama ini provinsi yang dipimpin duet Ganjar-Yasin fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program.
Selain program pengentasan kemiskinan, Adhi mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya Pandemi Covid-19 yang membaik.
Pertumbuhan ekonomi Jateng Triwulan I 2022 mencapai 5,16% (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30% (y-on-y) pada triwulan 1 2022.
Data BPS memaparkan, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23% (4,20 juta orang), pada September 2018 11,19% (3,87 juta orang), pada September 2019 10,58% (3,68 juta orang).
Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84%.
Pada September 2021 turun menjadi 11,25% atau sejumlah 3,93 juta orang.
"Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, parpol, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, angka penurunan kemiskinan nasional lebih rendah dari Jawa Tengah.
Meskipun, angka kemiskinan nasional lebih rendah dengan 9,54 persen. Akan tetapi, penurunan kemiskinan di nasional hanya 0,17% poin.
Pada rilis tersebut, Adhi juga memaparkan kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.
Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89% poin (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa. (RO/OL-09)
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di jalan tol saat puncak mudik lebaran 2026.
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved