Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32% poin, dari sebelumnya 11,25% (September 2021), menjadi 10,93% (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan, rilis ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022.
Adapun, metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).
"Alhamdulillah pada Maret 2022 terjadi penurunan kemiskinan dibanding September 2021. Di Jawa Tengah penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang. Presentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021) dan turun 0,86 persen poin, dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen," ujarnya, saat rilis daring, Jumat (15/7).
Baca juga: Pemprov Jateng Permudah Anak Yatim Piatu akibat Covid-19 Masuk Sekolah
Tren turunnya jumlah orang miskin di Jawa Tengah, dipandang Adhi sebagai suatu hal positif. Ini mengingat, selama ini provinsi yang dipimpin duet Ganjar-Yasin fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program.
Selain program pengentasan kemiskinan, Adhi mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya Pandemi Covid-19 yang membaik.
Pertumbuhan ekonomi Jateng Triwulan I 2022 mencapai 5,16% (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30% (y-on-y) pada triwulan 1 2022.
Data BPS memaparkan, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23% (4,20 juta orang), pada September 2018 11,19% (3,87 juta orang), pada September 2019 10,58% (3,68 juta orang).
Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84%.
Pada September 2021 turun menjadi 11,25% atau sejumlah 3,93 juta orang.
"Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, parpol, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, angka penurunan kemiskinan nasional lebih rendah dari Jawa Tengah.
Meskipun, angka kemiskinan nasional lebih rendah dengan 9,54 persen. Akan tetapi, penurunan kemiskinan di nasional hanya 0,17% poin.
Pada rilis tersebut, Adhi juga memaparkan kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.
Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89% poin (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa. (RO/OL-09)
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan timbulan sampah mencapai 670,38 ton per hari. Namun, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 5,3 persen.
BMKG memperingatkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter disertai hujan badai dan angin kencang di perairan Jawa Tengah, Minggu (1/2).
Citiasia Inc. meresmikan Citiasia Nexus Hub Central Java di Kota Semarang sebagai bagian dari strategi memperkuat orkestrasi pengembangan smart city di Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved