Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Alasa, Kabupaten Nias Utara, Rabu (6/7).
Jokowi berpesan kepada para penerima untuk menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Jangan untuk beli HP, ya. Jangan. Dipakai untuk tambahan modal usaha dan yang Rp300 ribu silakan beli sembako, minyak goreng, dan lain-lainnya tidak apa-apa," pesan presiden.
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga berkeliling pasar untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga bahan pangan pokok.
Baca juga: Presiden akan Tinjau Sejumlah Infrastruktur dan Bagikan Bansos di Nias
Beberapa kali, Jokowi berhenti untuk berbincang dengan sejumlah pedagang, bahkan membeli produk yang mereka jual.
"Tadi Pak Presiden beli pisang. Biasanya saya jual Rp5 ribu tapi tadi dikasih Rp50 ribu," ujar pedagang pisang bernama Dasimalahagu.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.(OL-5)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved