Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mulai mengurai
kemacetan yang terus terjadi di Agen Pengisian Minyak dan solar (APMS)
Lamahora.
Sudah lebih dari tiga tahun, antrean panjang di APMS Lamahora menjadi
pemandangan rutin, bahkan sangat menggangu kelancaran arus transportasi
di ruas jalan Nasional itu.
Setiap hari, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat diparkir menutupi
separuh badan jalan.
"Kami rapat Forkopimda dengan agenda tunggal mengurai antrian BBM. Hal paling pertama saya minta Polres lakukan tilang kendaraan. Seluruh
kendaraan dilarang parkir di 100 meter ke kiri dan 100 meter ke kanan
badan jalan," ungkap Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa.
Meski telah menggelar tilang di siang hari, namun antrean kendaraan
terus mengular di malam hari. Pemerintah pun tidak tinggal diam.
"Malam antrean panjang lagi, tapi saya tetap minta polisi dan dinas
perhubungan untuk tegas menindak perilaku mengantre itu. Meski harus
dilakukan berulang ulang, kami tetap berkomitmen mengurai kemacetan di APMS. Saya harapkan tidak boleh ada antrean panjang lagi," tandas Marsianus.
Ia menandaskan, jika di dalam APMS masih ada permainan permainan,
silakan saja. "Nanti kita lihat. Saya mau jalan ini bersih dulu."
Tahap pertama, tambahnya, ialah penertiban dengan membersihkan antrean panjang kendaraan. Langkah lanjutannya ialah penertiban pengecer BBM subsidi. "Tapi sekarang saya mau tidak ada antrean kendaraan." (N-2)
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved