Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HAMPIR separuh penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan atau 45,32% dari 4,1 juta jiwa jumlah penduduk belum mendapatkan layanan air bersih. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel menyoroti legalitas keberadaan Pamsimas dan BUMD air minum di wilayah tersebut.
BPKP mencatat masih ada sekitar 1.858.535 jiwa dari 4.101.054 jiwa atau 45,32% penduduk Kalsel yang tidak mendapatkan layanan air bersih. "Padahal pada RPJMN 2020-2024, target layanan air bersih 2024 sudah mencapai 100%," ungkap Rudy M Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Selasa (21/6).
Sejauh ini program Pamsimas dari Kementerian PUPR hanya mampu menyumbang cakupan layanan air bersih kepada 372.225 jiwa atau 9,08% penduduk. Sedangkan BUMD air minum (PDAM) kabupaten/kota sekitar mencakup 1.870.293 jiwa atau 45,61%. Total jumlah warga Kalsel yang sudah mendapatkan layanan air bersih baru 2,2 juta penduduk atau 54,68%.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti permasalahan legalitas program Pamsimas Kementerian PUPR dan BUMD air minum
di Kalsel. Aset tanah untuk lokasi menara air dan sistem pengolahan air minum hanya menggunakan surat pernyataan hibah yang tidak melibatkan proses pencatatan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan belum dilakukan pemisahan melalui kantor pertanahan.
Baca juga: Pemilik Pabrik Mi Berformalin di Tasikmalaya Jadi Tersangka
"Aset tanah untuk menara air Pamsimas tidak memiliki legalitas yang jelas dan berisiko dispute," ujar Rudy. Ancaman terhadap program Pamsimas ini akibat pengelolaan keuangan yang buruk seperti pembayaran tidak tepat waktu, banyak tagihan menunggak, dan pemeliharaan SPAM yang tidak layak.
Dalam evaluasi kinerja BUMD air minum, BPKP memperingatkan agar segera mengubah status badan hukumnya, termasuk kondisi keuangan yang mayoritas merugi. Dari dua belas BUMD air minum di Kalsel hanya empat yang untung dan hanya dua yang menjual air di atas harga pokok. Karena itu BPKP menyarankan agar direksi BUMD Air segera melakukan koordinasi secara dengan pemerintah dan DPRD kabupaten untuk mempercepat perubahan status badan hukum perusahaan menjadi perseroda dan mengusulkan perubahan tarif air minum. (OL-14)
Di Kabupaten Balangan, banjir yang sebelumnya melanda delapan desa pada lima kecamatan, kini meluas ke Kecamatan Juai.
BPBD setempat mencatat banjir paling parah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir terjadi di sejumlah desa pada tiga kecamatan yaitu Batu Benawa, Barabai dan Pandawan.
Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif dibebankan vonis pidana pengganti puluhan miliar rupiah.
Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara meluas hingga 46,4 hektare tanaman padi dan 190 kg semaian terendam.
Kalimantan Selatan sangat rawan bencana. Jika kemarau terjadi kebakaran dan saat musim hujan terjadi banjir dan longsor.
SMK-PP Negeri Banjarbaru
Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Batam.
TERIK mulai menyengat. Seorang bocah laki-laki di Laimbaru, Desa Laindeha, Sumba Timur, masih berjibaku dengan jeriken lima liternya.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dari sumber pendanaan yang selama ini terjadi untuk infrastruktur air, 90% masih dikeluarkan dari dana pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2%.
"Kami juga sudah mempersiapkan anggaran untuk operasional truk tangki penyuplai air bersih yang jumlahnya ada lima unit dengan kapasitas 5.000 liter dan 4.000 liter,"
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved