Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENYEDERHANAAN birokrasi dan perubahan tata kerja di Pemda
Provinsi Jawa Barat mampu menghemat anggaran hingga 30%.
Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, penyederhanaan tak cukup hanya dilakukan pada struktur organisasi birokrasi, tetapi juga terhadap cara dan tata kerja aparatur sipil negara.
"Misalnya untuk anggaran makan minum, tempat rapat, perjalanan dinas dan lain-lain. Dengan teknologi, itu sekarang bisa dikurangi" ujar Setiawan, Kamis (16/6).
Menurut Setiawan, sesuai aturan yang ada, Pemda Provinsi Jabar sudah
melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon IV dan dialihkan menjadi jabatan fungsional. "Jadi sekarang bukan zamannya lagi menanyakan jabatan seseorang, tetapi lebih penting menanyakan kompetensinya. Karena jabatan fungsional ASN saat ini secara bertahap akan disesuaikan dengan kompetensi yang bersangkutan," jelasnya.
Dia juga menyampaikan pemikiran tentang jenjang karir ASN yang berkaitan dengan dua jenis jabatan, yakni fungsional dan struktural.
Menurutnya, ASN pada dasarnya harus memiliki jabatan fungsional sebagai jabatan 'rumahnya'. "Seperti contoh seorang dosen ASN. Pada satu waktu ia bisa terpilih menjadi dirjen, bahkan menteri. Tetapi saat ia tidak dipakai lagi sebagai menteri atau dirjen, ia bisa kembali menjadi dosen sebagai jabatan rumahnya," katanya.
Sementara ASN non dosen, setelah ia menjabat sebagai kadis atau kasi misalnya, lalu jadi apa?
"Kalau harus kembali menjadi pelaksana? Kan gak mungkin. Nah ini yang harus dipikirkan ke depan, bahwa ASN harus memiliki jabatan fungsional sebagai 'rumahnya," tambah Setiawan.
Lantik 864 PNS
Sejalan dengan pemikiran itu, Kamis (16/6), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 864 PNS dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
Pelantikan tersebut merupakan upaya gerak cepat Pemda Provinsi Jabar dalam mengimplementasikan penyederhanaan jabatan dari pemerintah pusat.
Adapun 864 PNS yang dilantik pada fase dua ini meliputi jabatan
administrator 27 orang, dan pengawas setara eselon IV sebanyak 837
orang.
Dalam arahannya, Ridwan Kamil mengajak para PNS yang telah
dilantik untuk bekerja lebih ikhlas dan tuntas, pelayanan optimal,
sehingga dapat membahagiakan masyarakat.
"Selamat bekerja, bantu kami memberi kebahagiaan kepada masyarakat
dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dan kerja
berkualitas," kata Kang Emil, sapaan akrabnya.
Dia meminta PNS yang baru saja dilantik langsung tancap gas dengan segala bentuk inovasinya. Dengan begitu, visi mewujudkan Provinsi Jabar terbaik dalam segala hal bisa terealisasi.
"Mari jadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbaik dalam segala bidang. Fokus pertahankan prestasi yang kita miliki, perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungan masing-masing dengan semangat etos kerja dan inovasi," ungkapnya.
Menurutnya, proses rotasi mutasi di dalam lingkungan pemerintahan adalah hal yang biasa. Namun guna menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka penyederhanaan akan terus dilakukan.
"Promosi mutasi adalah hal yang biasa disesuaikan dengan kebutuhan
perkembangan pembangunan di Jabar. Ini juga merupakan bagian dari tangga-tangga yang kita harus lalui untuk mengantisipasi
pelayanan publik Pemprov Jabar di era teknologi 4.0 dengan terus
melakukan desain besar reformasi birokrasi," tambahnya.
Dalam setiap pelantikan, Kang Emil tetap mengingatkan kepada PNS yang
dilantik agar mengedepankan integritas, melayani dengan sepenuh hati,
dan bekerja secara profesional.
"Saya terus mengingatkan, tiga hal fondasi dalam pengabdian ialah integritas. Jangan sampai jebol oleh godaan. Yang kedua melayani dengan hati karena sudah menjadi pilihan karir Anda semua sebagai PNS melayani masyarakat. Ketiga harus profesional, cerdas dan beradaptasi dengan nilai-nilai peradaban yang baru," tutupnya. (N-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved