Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jimmy Bernando Panjaitan dalam keterangannya mengungkapkan upaya gerak cepat untuk membangun Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba sangat membutuhkan bantuan anggaran dan fasilitas infrastruktur untuk segera menggaet investor.
"Sejauh ini kita mendayagunakan semua potensi yang ada. Dengan anggaran dan infratruktur dasar yang ada di Toba Caldera Resort kita selalu maksimal untuk mendatangkan investor. Namun tetap membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan, misalnya jalan, saluran air bersih di kawasan hingga insentif dan perizinan yang ada," kata Jimmy saat menggelar rapat bersama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas perkembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba di Gedung Bina Graha KSP, Senin (13/6).
Turut juga dihadiri oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, kementerian terkait dan 8 Bupati Kawasan Danau Toba.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian menyampaikan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Danau Toba semua pihak harus bergerak secara bersama-sama.
"Supaya BPODT ini larinya kencang, semua yang hadir dalam rapat ini harus benar-benar melakukan percepatan, kita harus mengumpulkan forkopimda untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah. KSP komitmen untuk membantu hal-hal yang terhambat jika ada di tingkat kementerian dan pusat. Jika berlarut-larut bisa besar nanti persoalan ini," ujar Helson.
Helson menjelaskan, saat ini KSP akan berupaya mempercepat program-program pemerintah terutama dalam pembangunan. Menurut Helson hal-hal tersebut merupakan janji Presiden Joko Widodo dalam membangun masyarakat.
"Danau Toba ini adalah salah satu prioritas Presiden, sehingga saya mengundang bapak/ibu sekalian untuk bersama-sama mengambil langkah konkrit terkait hal-hal yang dianggap bisa menghambat progres pembangunan ke depan," katanya.
Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, Bupati Simalungun menyampaikan, dukungan Pemkab Simalungun sangat besar untuk mewujudkan Danau Toba sebagai wisata internasional. "Saya sepakat dengan percepatan yang akan kita lakukan bersama, Simalungun juga siap berkontribusi bersama dalam membangun Danau Toba, contohnya dalam hal pembersihan keramba jaring apung (KJA). Kita berusaha menertibkan KJA meskipun kami sangat perlu dukungan pemerintah dalam menyelesaikannya," tandasnya. (AP/OL-10)
TOTK merupakan simbol transformasi Danau Toba dari destinasi pasif menjadi magnet wisata olahraga kelas dunia.
Kawasan Danau Toba dan Samosir juga semakin diminati oleh wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, Australia, dan Belanda
STATUS keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota Unesco terancam dicabut. Hal ini terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan Unesco dianggap tidak maksimal.
Kunjungan ini, kata dia, merupakan bentuk kepedulian sosial dan empati institusi Kejaksaan terhadap musibah yang menimpa warga setempat.
Seratusan relawan dilibatkan memungut dan memilah sampah mulai dari Jl. By Pass Simpang Perkantoran Simanjalo hingga ke Desa Sianipar.
Telusuri Legenda Danau Toba: kisah cinta terlarang, pengorbanan, dan asal-usul danau indah yang melegenda.
Nilai transaksi BBTF 2025 diperkirakan mencapai Rp7,84 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3% dibanding 2024.
Chiang Rai hadir sebagai destinasi dengan udara sejuk, ketenangan, serta deretan lokasi ikonik yang sarat akan seni dan nilai spiritual.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved