Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Indramayu, Jawa Barat, tengah melakukan penyeldikan kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.400 unit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, program tersebut merupakan usulan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
pada 2021.
Diduga, penyelidikan dilakukan karena adanya penyelewengan pengerjaan
program BSPS yang melibatkan anggota DPR RI berinsial BH. Kasi Intelejen Kejari Indramayu, Gunawan Hari P membenarkan adanya penyelidikan kasus tersebut.
Penyelidikan itu ditangani oleh peyidik dari tindak pidana khusus
(Pidus) Kejari Indramayu. "Sekarang masih proses penyelidikan di tindak
pidana khusu. Masih kami dalami jadi belum banyak yang bisa kami
sampaikan," ucap Gunawan, Kamis (9/6).
Dia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut. Namun, dia tidak merincikan jumlah saksi yang telah diperiksa.
"Kalau diperiksa ada beberapa orang terkait itu (kasus dugaan korupsi
BSPS)," tuturnya.
Selain melakukan pemeriksaan saksi, Gunawan menambahkan, pihaknya juga tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti guna mengungkap kasus tersebut.
"Kami juga masih mengumpulkan alat bukti untuk pendalaman lebih lanjut," tandas Gunawan. (N-2)
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved