Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEJAKSAAN Negeri Indramayu, Jawa Barat, tengah melakukan penyeldikan kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.400 unit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, program tersebut merupakan usulan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
pada 2021.
Diduga, penyelidikan dilakukan karena adanya penyelewengan pengerjaan
program BSPS yang melibatkan anggota DPR RI berinsial BH. Kasi Intelejen Kejari Indramayu, Gunawan Hari P membenarkan adanya penyelidikan kasus tersebut.
Penyelidikan itu ditangani oleh peyidik dari tindak pidana khusus
(Pidus) Kejari Indramayu. "Sekarang masih proses penyelidikan di tindak
pidana khusu. Masih kami dalami jadi belum banyak yang bisa kami
sampaikan," ucap Gunawan, Kamis (9/6).
Dia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut. Namun, dia tidak merincikan jumlah saksi yang telah diperiksa.
"Kalau diperiksa ada beberapa orang terkait itu (kasus dugaan korupsi
BSPS)," tuturnya.
Selain melakukan pemeriksaan saksi, Gunawan menambahkan, pihaknya juga tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti guna mengungkap kasus tersebut.
"Kami juga masih mengumpulkan alat bukti untuk pendalaman lebih lanjut," tandas Gunawan. (N-2)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved