Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, HNM, 59,
sebagai tersangka terkait kasus dugaan perasaan dan ditahan, Jumat (3/6) sore.
HNM ditahan karena diduga memeras salah seorang pengembang yang juga
anggota DPD Real Estate Indonesia (REI) NTT. "Iya, HNM ditahan," Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, membenarkan.
Abdul Hakim mengatakan, HNM diduga memaksa beberapa pengusaha perumahan
yang tergabung dalam REI NTT yang sedang mengajukan permohonan
penerbitan Persetujuan Bangun Gedung (PBG), untuk menyiapkan sejumlah
uang. "Uang itu sebagai ongkos transportasi bagi tersangka dan tim dari
Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Kupang untuk melakukan koordinasi
terkait PBG dengan pihak Kementerian di Jakarta," jelasnya.
Pada 7 April 2022, aparat kejaksaan melakukan operasi tangkap tangan
(OTT) di ruang kerja Kadis PUPR Kota Kupang. Di situ, jaksa menyita uang sebesar Rp15 juta. Awalnya, kasus ini tidak ditangani jaksa, tetapi diserahkan penanganannya kepada Inspektorat Kota Kupang,
Akan tetapi, setelah diberitakan secara luas oleh media, jaksa memanggil HNM untuk diperiksa termasuk meminta keterangan 18 saksi dan seorang ahli IT, dan menetapkannya sebagai tersangka.
Menurut Abdul Hakim, tersangka ditahan selama 20 hari hingga 22 Juni 2022 untuk memberikan kesempatan kepada penyidik merampungkan berkas pemeriksaan. (N-2)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved