PDIP Jawa Barat Peringati Hari Lahir Pancasila di Bogor

KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono memimpin upacara
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Lapangan Desa Sukajadi,
Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Rabu (1/6).

PDI Perjuangan Jabar juga membagikan  200 paket sembako untuk
masyarakat Desa Sukajadi dan santunan untuk 100 anak yatim.

Dalam kesempatan tersebut Ono mengatakan bulan Juni ini, ingatan masyarakat diajak mengembara pada sosok besar putra utama yang pernah dimiliki bangsa ini. Bulan Juni ini juga memiliki arti besar bagi bangsa ini.
 
"Pada bulan Juni pulalah lahir seorang pejuang besar yang namanya
menggetarkan langit-langit kaum penjajah dan membuat sulit tidur para
penjajah itu. Bukan hanya di Indonesia saja nama ini mengetarkan bahkan
sampai Asia Afrika, nama pejuang besar ini dikenal dan menginspirasi
banyak negara jajahan memerdekakan diri," kata Ono.

Ono mengatakan bulan Juni adalah bulannya Bung Karno, sang patriot putra utama yang dilahirkan dari bumi Pertiwi ini. Selain itu, pada Juni masyarakat kembali diingatkan akan sebuah peristiwa yang
memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu pidato  Ir Soekarno yang disampaikan di hadapan sidang BPUPK pada
1 juni 1945.

"Dalam pidato tersebutlah pertama kali publik secara luas mengenal kata
Pancasila setelah sebelumnya kata ini mungkin hanya dikenal di kalangan
terbatas, yaitu peminat budaya dan sejarah," tutur anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ono mengatakan, pada 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Penetapan 1 Juni sebagai hari besar nasional, imbuh dia, merupakan
langkah visioner pemerintah saat ini, yang layak diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

"Dengan begitu generasi muda saat ini mengetahui atau bahkan sebagian dari mereka tertarik menggali Pancasila lebih komprehensif. Sekali lagi layak kita berikan apresiasi langkah tersebut," ujarnya.

Ono menambahkan Diskursus Pancasila pun semakin meluas, Pancasila tidak
lagi menjadi sekedar sesuatu yang harus dipelajari sejak sekolah dasar,
namun hanya kulitnya. Atau Pancasila hanya sekedar bahan hafalan dari
sila kesatu sampai kelima, tanpa tahu maknanya.

"Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum.
Undang-Undang Dasar kita telah juga memasukkan Pancasila sebagai dasar
filosofis nya. Akan tetapi "jauh panggang dari api", Pancasila sebagai
landasan filosofis masih sebatas di ranah akademik, dalam praktek
penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak sungguh-sungguh
menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofisnya," beber Ono.

Hal tersebut, kata Ono, merupakan pekerjaan rumah kita semua, dalam
kerangka terus berupaya mengejewantahkan Pancasila menjadi benar-benar
hidup dan menjadi nafas geraknya penyelenggaraan pemerintahan dan
negara.

Ia menambahkan, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan
telah terjadi polarisasi yang cukup tajam, kelompok Pro Pancasila yang
selama orde baru tiarap, tampaknya belum memperlihatkan gerak yang
maksikal dalam mengejewantahkan Pancasila, sementara kelompok Pro

"Khilafah yang anti Pancasila, semakin berani terang-terangan melakukan
propaganda mereka. Tidak hanya secara akademik, bahkan gerak politik
tersebut juga telah tampak jelas dihadapan kita semua. Apakah kita semua terus diam dan membiarkan mereka semakin besar? Atau kita tampakkan perlawanan yang nyata agar kita semua dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenteram dibawah naungan negara yang berasaskan Pancasila, sebagaimana telah kita nikmati selama ini," terang Ono.

Ono mengatakan, tentunya semua masyarakat harus mulai maju menampakkan gerak nyata. Pancasila tidak boleh lagi menjadi jargon saja,
Pancasila tak boleh lagi hanya menjadi syarat formal tanpa nilai,
Pancasila harus kita dorong benar-benar menjadi nafas setiap kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah di semua tingkatan, dan menjadi nafas
penyelenggaraan negara.

Politik identitas tidak lagi merebak, mengganggu dan merusak
sistem demokrasi yang berjalan di republik ini. Krisis kebudayaan dengan maraknya budaya asing tanpa bisa dikendalikan.

Ekonomi, pemerataan ekonomi bagi semua masyarakat Indonesia dapat segera  terwujud agar Indonesia menjadi bangsa yang berdikari di bidang ekonomi.

Perang, setelah sebelumnya Pancasila ditawarkan kepada dunia, di tengah
hiruk pikuk ancaman perang dunia ketiga, hendaknya pemerintah tetap
menjalankan politik bebas aktifnya dan menyerukan perdamaian kepada
semua pihak yang saat ini terlibat konflik.

"Pancasila dapat menjadi perangkat untuk menyikapi seluruh kondisi dan
dperkembangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan masa mendatang?
Kondisi yang diinginkan oleh Pancasila, secara garis besar adalah
masyarakat, negara, dan dunia yang tanpa penindasan," tutur Ono.

Dengan demikian, imbuh Ono, sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh
Pancasila pun sistem ekonomi yang tanpa adanya posisi yang berat sebelah antara pemodal dan pekerja.

Menurutnya, sistem politik yang dicita-citakan oleh Pancasila pun demokrasi yang menjamin adanya kesetaraan yang hakiki antara semua pihak.

"Kesetaraan dalam ekonomi dan politik seperti ini pula yang
dicita-citakan dapat terjadi dalam hubungan antar bangsa dan negara di
dunia," tegas Ono.

Lebih lanjut, kata Ono, kondisi yang dicita-citakan oleh Pancasila merupakan kondisi yang bertolak belakang secara mendasar dengan kondisi pada kurun waktu 1925 - 1945, yaitu kurun waktu saat Bung karno menggali Pancasila, ketika pemerintahan kolonial Belanda masih
berkuasa di Nusantara, yang bertolak belakang dengan kondisi saat ini. (N-2)