Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MASALAH infrastruktur, khususnya jalan dan jembatab di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat banyak dikeluhkan warga. Hal itu disampaikan melalui aspirasi kepada para wakil rakyat di DPRD saat melakukan reses.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi, mengatakan keluhan masyarakat saat dilaksanakan kegiatan reses didominasi soal kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Mereka meminta agar ada percepatan penanganan kondisi infrastruktur jalan maupun jembatan untuk menunjang aktivitas.
"Hampir 70% keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami di DPRD saar reses soal infrastruktur jalan dan jembatan," terang legislator Fraksi Partai NasDem ini ditemui seusai paripurna laporan reses masa persidangan ketiga di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, kemarin (31/5).
Sejauh ini, sebut Rustam, setiap wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cianjur langsung menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi masyarakat. Keluhan dan aspirasi disampaikan langsung ke setiap OPD teknis yang berkaitan.
"Soal infrastruktur jalan dan jembatan, kami koordinasikan dengan Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) serta Disperkim (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman)," tuturnya.
Setiap anggota DPRD menyinkronkan keluhan dan aspirasi masyarakat untuk memastikan tertampung dalam program prioritas di perangkat daerah teknis. Koordinasikan juga dilakukab dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur.
"Alhamdulillah secara persentase, (aspirasi) mayoritas masuk ke dalam rencana pembangunan Kabupaten Cianjur," ungkap Rustam.
Selain infrastruktur jalan, sebut Rustam, tak sedikit masyarakat mengeluhkan soal akses kesehatan serta administrasi kependudukan. Pada prinsipnya, sebut Rustam, sebagai wakil rakyat dipastikan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi masyarakat.
"Aspirasi sebagai sebuah prioritas dan juga landasan bagi Pemkab Cianjur untuk dijadikan pertimbangan sehingga bisa dilaksanakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, menuturkan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pada 2021 tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cianjur ditarget sebesar 65%. Hingga akhir tahun lalu, progres tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 65,4% dari total 1.335 kilometer.
"Artinya ini sudah memenuhi target bahkan melebihi. Jalan yang sudah mantap di Kabupaten Cianjur sudah mencapai sekitar 870-an kilometer," kata Eri.
Eri juga menuturkan Pemkab Cianjur memiliki program pembangunan 1.000 kilometer jalan beton. "Kewenangan infrastruktur jalan terbagi menjadi jalan berstatus lingkungan, jalan desa, dan jalan kabupaten. Kami di Dinas PUTR menangani ruas-ruas jalan kabupaten. Sedangkan jalan lingkungan berada di Dinas Perkim. Sedangkan jalan desa ditangani melalui keuangan desa setempat," terang Eri. (OL-13)
Kedaulatan ekonomi digital Indonesia semakin penting di tengah laju digitalisasi dan ketidakpastian global.
Kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur.
Kawasan komersial baru di Serpong Selatan dorong pertumbuhan ekonomi lokal dan perkuat infrastruktur wilayah penyangga Jakarta.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menggeser paradigma Proyek Strategis Nasional (PSN) dari dominasi infrastruktur fisik ke arah pembangunan kesejahteraan sosial.
Cileungsi semakin berkembang menjadi kawasan strategis setelah infrastruktur konektivitas di wilayah tersebut semakin lengkap.
Saat ini sejumlah teknologi kekinian hadir dalam proses pekerjaan perkerasan infrastruktur jalan hauling.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved