Pupuk Indonesia Salurkan 38 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi di Kalsel

PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga semester pertama 2022 telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Kalimantan Selatan sebanyak 38.013  ton. Jumlah itu merupakan 39% dari total alokasi pupuk bersubsidi sebesar 97.341 ton di wilayah tersebut.

Sama seperti kebakaran daerah lain, penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi juga jadi pekerjaan rumah bersama di wilayah ini.

Vice President Penjualan Wilayah V Kalimantan, Roh Eddy Andri, Selasa
(31/5) menyatakan penyaluran pupuk terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi padat, yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. "Selain pupuk padat, kami juga telah menyalurkan pupuk organik cair sebanyak 600 liter."

Adapun rincian penyalurannya yaitu pupuk Urea sebesar 13.938
ton, SP-36 berjumlah 1.725 ton, ZA 253 ton, NPK 21.242 ton, dan organik
856 ton. "Untuk stok pupuk bersubsidi di Kalsel mencapai 11.164 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah,"
tambahnya.

Secara teknis, pupuk bersubsidi di Kalsel disalurkan oleh dua
anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Petrokimia Gresik (PKG) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang cukup baik dengan jaringan distribusi terdiri dari 7 distributor, 321 kios pengecer resmi, 18 unit gudang (Lini II dan Lini III) dengan total kapasitas sekitar 61.000 ton.

Sanksi pemberhentian

Di sisi lain, Roh Eddy mengakui masih terjadinya berbagai permasalahan di lapangan mulai dari keluhan harga pupuk lebih tinggi dari HET dan  kelangkaan pupuk. Selain itu masih ada petani yang tidak kebagian pupuk hingga indikasi praktik penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi.

Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang  terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi. "Pupuk Indonesia
siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi," tamnahnya.

Hal serupa juga ditegaskan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Syamsir Rahman. "Masalah kelangkaan dan penyimpangan distribusi pupuk subsidi ini menjadi pekerjaan rumah bersama."

Ia menyebutkan ada masalah disparitas harga. Banyak distributor, kios, petugas penyuluh, aparat lapangan dan desa bahkan petani itu sendiri yang nakal.

Indikasi penyimpangan distribusi pupuk umumnya terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan kawasan perkebunan.

Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kalsel, Dwi Ayu Maryati, mengatakan salah satu titik karut marut distribusi pupuk bersubsidi adalah data e-RDKK yang perlu validasi sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. (N-2)