Sebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Jawa Barat sudah Terjadi di 20 Kabupaten dan Kota

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mencatat hingga saat ini wabah penyakit mulut dan kuku sudah menyebar ke 20 kabupaten dan kota di wilayahnya.

Namun, seperti diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Mohamad Arifin Soedjayana, wabah PMK di wilayahnya masih terkendali.

"Secara kabupaten/kota sudah 74% terpapar, atau 20 dari 27 kabupaten dan kota. Kalau tingkat kecamatan ada 15,47%. Jadi dari 627 kecamatan, hanya 27 yang terpapar dan tingkat desa atau kelurahan ada 125 yang memiliki kasus. Jadi untuk di Jawa Barat masih terkendali," jelas Arifin di Gedung Sate, Bandung, Jumat (27/5).

Sebagai antisipasi, menurut dia, pihaknya menfokuskan penanganan lock
down mikro dilakukan pada skala kecamatan hingga desa. Hal itu
dilakukan, agar penyebaran wabah PMK tidak menyebar.

"Ini pun juga kalau kita tracing lagi penyebaran darimana? Lalu lintas.
Lalu-lintas kita sudah optimalkan cek poin bersama dengan  kepolisian.
Tapi masih tetap, datangnya jam 01.00 Wib (distribusi hewan ternak luar
daerah Jabar), kemudian juga ke jalur alternatif yang kita susah
mengecek semuanya. Penularan itu masih dari lalu lintas yang masih
berjalan," tambah Arifin.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Kementerian Pertanian untuk membatasi
distribusi lalu lintas pengiriman ternak dari wilayah luar Jawa Barat.
Namun jika hewan ternak yang dikirim masuk ke Jawa Barat sudah teruji
dan tidak mengidap PMK, maka Jawa Barat akan menerima.

"Kita ini wilayah penerima, konsumen. Sebanyak 80% kebutuhan sapi potong itu kita terima dari luar Jawa Barat," kata Arifin.

Sementara untuk kebutuhan  hewan ternak domba, Jawa Barat merupakan
salah satu penghasil dan gudang ternak domba, sehingga pihaknya tetap
tenang, meski terus diwaspadai agar tidak terpapar PMK.

"Yang paling banyak terpapar pada domba adalah di Garut. Ini harus dijaga juga Garutnya, supaya tidak menyebar," ucapnya seraya menyebut sudah meminta Bupati Garut untuk memaksimalkan satgas PMK, hingga tingkat kecamatan. (N-2)