Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menargetkan angka kemiskinan
turun dari 12,89% tahun ini menjadi 11% pada 2023. Di Klaten, ada 25 desa tersebar di Kecamatan Wedi, Trucuk, Jatinom, Karangnongko, dan Wonosari yang mengalami kemiskinan ekstrem.
Hal itu diungkapkan Bupati Sri Mulyani pada acara Koordinasi Program
Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Selasa (24/5).
Menurut Sri Mulyani, saat pandemi angka kemiskinan naik menjadi 12,89% di Klaten. Karena itu, penurunan angka kemiskinan prioritas pada
2023.
"Target kami angka kemiskinan turun menjadi 11% pada 2023. Untuk
itu, anggaran untuk penanganan kemiskinan menjadi prioritas," jelasnya.
Saat ini, ada sekitar 151 ribu keluarga miskin di Klaten. Pun masih
terdapat 18 ribu rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) yang harus
diselesaikan.
"Penurunan angka kemiskinan akan kita kebut. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem itu akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022," jelasnya.
Terkait program keluarga harapan (PKH), Sri Mulyani mengatakan bahwa
program pemberian bantuan sosial bersyarat itu juga untuk keluarga
miskin. PKH sebenarnya program pemberdayaan atau pengentasan kemiskinan yang sangat baik dan tepat, karena, dalam program ini ada proses pendampingan.
Bupati mengharapkan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tidak hanya
menikmati bantuan uang yang diterima, tapi juga mau diarahkan
pendampingnya. "Saya minta KPM PKH mengubah pola pikir agar mandiri melalui pertemuan peningkatan kapasitas keluarga dan pemberdayaan ekonomi produktif,"
katanya .
Rapat Koordinasi PKH 2022 juga dihadiri Wakil Bupati Yoga Hardaya, Ketua DPRD Hamenang, Asisten I Jaka Purwanto, dan Kepala Dinsos P3AKB Mohammad Nasir. (N-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved