Soal Hepatitis Akut, Disdik-Dinkes Kota Bogor Bersinergi

DINAS Pendidikan Kota Bogor akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor terkait hepatitis akut. 

Meski hingga saat ini di Kota Bogor belum ada informasi terkait adanya kasus, namun hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi dini. 

Baca juga: Destinasi Wisata Cantik di Wilayah Terisolir

Seperti halnya diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi, sebagai upaya pemantauan pihaknya akan bersinergi dengan segera melakukan koordinasi dengan dinkes. 

"Nanti saya akan koordinasi dengan dunkes. Itu kan lebih kepada dinkes,"ungkap Hanafi kepada wartawan, beberapa waktu lalu. 

Dia mengatakan, hingga kini belum ada indormasi kasus yang terjadi di Bogor. Tapi bukan dalam artian menunggu kasus. Tapi dengan terjadinya di Jakarta, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan.

"Tapi terkait hepatitis kita belum. Nanti kita akan antisipasi berupa koordinasi dengan dinkes".

Dia menyebut, meskipun hepatitis lebih kepada warga masyarakat umum, tidak spesifik di sekolah, namun memungkinkan pihaknya akan membuat surat edaran kewaspadaan sebagai tindak lanjut informasi yang disampaikan dinas kesehatan. 

"Walaupun hepatitis lebih kepada warga masyarakat kan gitu ya, ga spesifik di sekolah. Tapi mungkin aja yang terjangkit ini anak-anak usia sekolah ya.Jadi secara fungsional kita koordinasi sama dinkes,"pungkasnya. 

Sebelumnya atau sejak dua pekan lalu atau akhir April lalu, Dinas Kesehatan Kota Bogor sudah mengeluarkan surat edaran (SE) perihal Kewaspadaan Terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis of Unknown Aetiology).

Kepala Dinas Kesehatan Sri Nowo Retno menyebut, SE tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sumber daya manusia kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus hepatitis akut.

Sebagai langkah antisipaai, pihaknya meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus sindrom joundice akut di tingkat daerah, nasional dan global. 

Kedua, memantau penemuan kasus sesuai definisi operasional hepatitis akut. Kemudian diantaranya meminta puskesmas memantau dan melaporkan kasus sindrom joundice, di sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) dengan gejala yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urin yang berwarna gelap yang timbul secara mendadak. 

Meminta puskesmas memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).

Menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat apabila mengalami sindrom joundice.

Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan lintas sektor terutama disdik, kantor wilayah kementrian agama provinsi dan atau kantor kementrian agama kabupaten/kota.

Segera memberikan notifikasi apabila terjadi peningkatan kasus sindrom joundice akut maupun menemukan kasus sesuai definisi operasional kepada dirjen P2P melalui surveilans Fina Nurillah S.K.M melalui telpon atau whatsup 085780065150 atau Dwi Sutanto S.K.M melalui 087873326633.

Meminta memindaklanjuti laporan kasus dari fasyankes dengan melakukan investigasi untuk mencari kasus tambahan dengan menggunakan formulir (terlampir).

Langkah kewaspadaan dan antisipasi lainnya adalah meminta laboratorium daerah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya manusia yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. 

Selain itu juga meminta rumah sakit untuk meningkatkan kewaspadaan di rumah sakit, melakukan hospital record review terhadap kasus tersebut dan melaporkan jika ada kasus potensial sesuai dengan gejala kasus hepatitis akut.(DD/OL-6)