Rektor Undana Sarankan Mahasiswa Gelar Seminar, Bukan Unjuk Rasa

REKTOR Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Maxs UE Sanam meminta mahasiswanya tidak menggelar unjuk rasa di lapangan. Ia menyarankan mahasiswa menggelar seminar ilmiah yang membahas isu-isu strategis di tingkat nasional.

"Unjuk rasa itu hak setiap warga negara, sebenarnya unjuk rasa itu  pilihan ketika semua ruang diskusi atau komunikasi itu tidak bisa lagi ditempuh," katanya ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (11/4).

BEM Undana sudah meminta izin kepada rektor untuk menggelar unjuk rasa  eperti yang di daerah lain.

Pada kesempatan tersebut, selain menyarankan agar mereka menggelar seminar, juga boleh menggelar unjuk rasa namun dilakukan di dalam lingkungan kampus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat. "Unjuk rasa di jalanan akan menganggu ketertiban umum atau disusupi oleh pihak yang memiliki agenda tertentu," ujarnya.

Sebaliknya, jika unjuk rasa tetap digelar di jalanan, tambah Maxs, mahasiswa diminta tidak mengenakan jaket almamater. "Jika ditanya identitasnya dan dijawab dari Undana, itu di luar tanggungjawab rektor," jelasnya.

Menurutnya, isu-isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pemilu tetap digelar pada 2024. Soal penaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dengan kondisi perang Rusia-Ukraina yang berimbas pada suplai bahan bakar, bagian dari risiko
perang.

"Walaupun berat, kita harus menanggung konsekuensi yang ada, dan kita harus percaya kepada pemerintah. Tapi unjuk rasa itu hak mereka, dilakukan dengan cara-cara yang benar dan tidak kemudian menambah beban rakyat," kata Maxs.

Di sisi Ketua BEM Undana, Putra U Toku Ngudang megnatakan pihaknya baru akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (12/3). Unjuk rasa merupakan gabungan dari BEM Undana dan BEM universitas lainnya di Kota Kupang yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa dan Rakyat NTT (Amara). (OL-15)