Muhammadiyah Sarankan Bappenas Rancang Kebijakan Progresif untuk UMKM

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyarankan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebijakan ekonomi kerakyatan yang strategis dan progresif untuk UMKM.

"Bappenas perlu merancang kebijakan strategis dan progresif untuk UMKM
dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang membawa kesejahteraan
sebesar-besarnya rakyat banyak, sekaligus memperpendek jarak kesenjangan ekonomi Indonesia," ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) Republik
Indonesia, Suharso Monoarfa di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Yogyakarta, Sabtu (9/4).

Selain membicarakan ekonomi kerakyatan, pertemuan itu juga membincangkan ihwal penguatan sistem kesehatan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah lama dan terus menerus mengembangkan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan adanya kerja sama Muhammadiyah dengan Kementerian PPN, fasilitas
kesehatan bagi masyarakat luas diharapkan akan mengalami peningkatan.

"Dalam posisi beliau sebagai Menteri PPN kita juga memperkuat wawasan dan kerja sama Muhammadiyah dan pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan," tutur Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.

Pada kesempatan itu juga Haedar bersama dengan rombongan Kementerian PPN membahas tentang hubungan keislaman dan keindonesiaan, termasuk aktualisasi nilai-nilai keduanya dalam kebangsaan kini.

Menurut Haedar, Islam dan Indonesia memiliki sejarah dan basis pemikiran yang bersenyawa, antara keduanya tidak ada sesuatu yang harus
dipertentangkan. Pasalnya, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran
kekuatan-kekuatan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan gerakan Islam lainnya. Muhammadiyah bahkan telah mengeluarkan putusan muktamar resmi di Makassar tahun 2015 tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.

"Kita juga berharap kepada kelompok warga masyarakat lain yang afiliasi
politik dan aliran agamanya cenderung heterogen untuk juga menempatkan
keislaman dan keindonesiaan sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai
ancaman," tandas Haedar. (N-2)