Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro membantah dirinya diisukan
tertangkap tangan dalam kasus penyalahgunaan sabu. Ia juga dikabarkan dan tengah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Jakarta Barat.
Agung jadi sorotan, karena kabar santer itu menyebutkan anggota DPR RI yang ditangkap berinisial AW. Ia bersama rekannya sesama anggota DPR RI
berinisial HL.
Menanggapi kabar tersebut, Agung Widyantoro yang dihubungi, Jumat (8/4) siang menyatakan berita itu tidak benar.
"Saya merasa prihatin dengan pemberitaan yang tidak benar ini,
mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada saya menemukan orang yang menyebarkan berita yang tidak benar itu," ujar Agung Widyantoro.
Agung menambahkan, selain menyayangkan isu yang tidak bertanggungjawab
soal dirinya kena OTT Narkoba, dia juga akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku.
"Saya merasa dicemarkan nama baik saya atas isu tak sedap itu. Saya akan menempuh jalur hukum bila ada indikasi mengarah pada pihak-pihak tertentu. Insya Allah saya akan melaporkan kepada pihak penegak hukum," tegasnya.
Soal isu tertangkapnya dirinya oleh polisi, Agung mengaku pertana kali
mengetahui dari keluarganya di Brebes yang menanyakan kabar tersebut
"Saya pertama tahu adanya kabar saya ditangkap justru saat ditelepon
keluarga dari Brebes," ujar mantan Bupati Brebes itu.
Is menambahkan banyak yang menanyakan melalui pesan whatsapp, termasuk
rekan-rekan dari kalangan media.
"Saat sahur tadi pagi saya sempat mengirimkan foto kepada teman media
tentang keberadaan saya di rumah," jelasnya.
Menurut Agung, memasuki tahun politik ini, pihaknya harus waspada terhadap semua pihak yang berusaha menyebarkan berita bohong.
"Intinya Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Memasuki masa tahun politik, kita harus waspada terhadap berita-berita
bohong yang terus akan muncul," pungkasnya. (N-2)
Ia menegaskan pentingnya menata ulang kebijakan pertambangan nasional agar lebih adaptif terhadap kawasan-kawasan konservasi, laut tropis, dan daerah.
DPR RI terus mendorong agar ke depan ada pengakuan hukum dan perlindungan yang jelas terhadap jemaah pemegang visa non-kuota agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ia mencontohkan anak dititipkan pada keluarga yang mampu. Lalu disekolahkan, muncul stigma negatif di sekolah yang menyebabkan perundungan.
Kementerian Perhubungan diminta untuk mendata semua kapal-kapal yang menjadi fasilitas tempat destinasi pantai yang disesuaikan dengan standardisasi regulasi yang berlaku.
Penyelenggaraan PAUD di Indonesia masih mengalami tantangan besar dalam hal pemerataan akses dan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved