Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro membantah dirinya diisukan
tertangkap tangan dalam kasus penyalahgunaan sabu. Ia juga dikabarkan dan tengah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Jakarta Barat.
Agung jadi sorotan, karena kabar santer itu menyebutkan anggota DPR RI yang ditangkap berinisial AW. Ia bersama rekannya sesama anggota DPR RI
berinisial HL.
Menanggapi kabar tersebut, Agung Widyantoro yang dihubungi, Jumat (8/4) siang menyatakan berita itu tidak benar.
"Saya merasa prihatin dengan pemberitaan yang tidak benar ini,
mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada saya menemukan orang yang menyebarkan berita yang tidak benar itu," ujar Agung Widyantoro.
Agung menambahkan, selain menyayangkan isu yang tidak bertanggungjawab
soal dirinya kena OTT Narkoba, dia juga akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku.
"Saya merasa dicemarkan nama baik saya atas isu tak sedap itu. Saya akan menempuh jalur hukum bila ada indikasi mengarah pada pihak-pihak tertentu. Insya Allah saya akan melaporkan kepada pihak penegak hukum," tegasnya.
Soal isu tertangkapnya dirinya oleh polisi, Agung mengaku pertana kali
mengetahui dari keluarganya di Brebes yang menanyakan kabar tersebut
"Saya pertama tahu adanya kabar saya ditangkap justru saat ditelepon
keluarga dari Brebes," ujar mantan Bupati Brebes itu.
Is menambahkan banyak yang menanyakan melalui pesan whatsapp, termasuk
rekan-rekan dari kalangan media.
"Saat sahur tadi pagi saya sempat mengirimkan foto kepada teman media
tentang keberadaan saya di rumah," jelasnya.
Menurut Agung, memasuki tahun politik ini, pihaknya harus waspada terhadap semua pihak yang berusaha menyebarkan berita bohong.
"Intinya Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Memasuki masa tahun politik, kita harus waspada terhadap berita-berita
bohong yang terus akan muncul," pungkasnya. (N-2)
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong menyiapkan skema darurat melalui APBD untuk menanggung sementara warga terdampak yang tengah mengurus reaktivasi.
Peningkatan kasus campak menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved