Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENDAPATAN asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 2021 tercapai sesuai target, bahkan melebihi. Karena itu, Pemkab Cianjur optimistis PAD tahun ini yang ditargetkan sekitar Rp1 triliun bisa tercapai.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengaku awalnya sempat ragu PAD selama 2021 bisa tercapai. Pasalnya, kondisi pandemi covid-19 menjadi kendala global yang dirasakan semua daerah.
"Awalnya kita ragu. Tapi alhamdulillah, kita bisa mencapai PAD yang ditargetkan Rp700 miliar lebih pada 2021, bahkan melebihi," kata Herman ditemui seusai menyampaikan nota laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2021 dan pembentukan panitia khusus LKPj pada rapat paripurna DPRD, Rabu (30/3).
Pada 2021, PAD Kabupaten Cianjur ditarget sebesar Rp738.222.744.767 setelah perubahan. Herman menuturkan tercapainya PAD tahun lalu berkat kinerja maksimal perangkat daerah penghasil. "Capaiannya sekitar 101%," ujarnya.
Kontribusi terbesar PAD pada 2021 satu di antaranya dari pemasangan tapping box atau alat pencatat transaksi pajak. Sejauh ini tapping box sudah dipasangi di sektor perhotelan maupun restoran atau rumah makan.
"Besaran pajak daerah tidak bisa dikira-kira kalau dipasangi tapping box. Pada umumnya, hampir semua rumah makan dan hotel sudah memasang tapping box," terangnya.
Herman mengaku, sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan yang menyediakan alat tapping box agar bisa menambah lagi pengadaannya. Terlebih, sebut Herman, PAD tahun ini ditargetkan mencapai Rp1 triliun lebih.
"Target kenaikan PAD tahun ini sangat signifikan, mencapai Rp1 triliun. Mudah-mudahan kerja sama dengan bank bjb sebagai penyedia alat tapping box, target PAD bisa kembali tercapai. Harus optimistis," tuturnya.
Selain PAD yang tercapai, pada paripurna LKPj Bupati Cianjur 2021 disampaikan juga keberhasilan Kabupaten Cianjur mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. "Kinerja pemerintahan juga ikut meningkat," pungkas Herman. (OL-15)
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved