Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MASSA solidaritas Jurkani yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Kinerja dan Aparatur Pemerintah Parlemen (KPK-APP), menggeruduk kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka mendesak agar polisi segera menangkap penambang ilegal yang menjarah konsesi PT Anzawara Satria di Tanah Bumbu.
Koordinator KPK-APP, Aliansyahmengatakan, para penambang Ilegal tersebut berani menerobos police line yang sempat dipasang Bareskrim Mabes Polri. Sementara Polda Kalsel dinilai tidak melakukan tindakan.
"Kami meminta Polda Kalsel untuk melakukan penertiban atas tambang ilegal yang menjarah Anzawara, yang sudah terpasang police line oleh Bareskrim, dan proses hukumnya telah dilimpahkan kepada Polda Kalsel," ungkap Aliansyah melalui keterangan resminya yang dikutip, Rabu (30/3).
Selain merugikan negara, kata Aliansyah, tambang ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebab tidak ada pengawasan terhadap proses reklamasi lahan.
"Tambang ilegal berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Tidak ada pajak, reboisasi dan reklamasi. Jadi mohon segera ditangkap," bebernya.
Kasus tambang ilegal di Tanah Bumbu itu, telah menewaskan seoarang advokat bernama Jurkani. Pada November tahun lalu, Jurkani dianiaya hingga akhirnya tewas saat mendampingi Anzawara dalam menghadapi serbuan penambang ilegal,
Menurut Aliansyah, penambang ilegal kembali melancarkan aksinya masuk ke konsesi Anzawara tak lama setelah Jurkani meninggal.
"Belum kering kubur kerabat kami Jurkani, Anzawara kembali dijarah oleh mafia-mafia hukum. Ini pelecehan terhadap aparat penegak hukum," tegas Aliansyah. (OL-13)
baca juga: Sawit dan Karet Tetap Jadi Andalan Kalsel
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved