Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENYAMBUT Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 58 , jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bangka Belitung bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bangka Belitung menggelar vaksin tahap III atau booster bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Rabu (23/3).
Acara tersebut diadakan serentak di seluruh Indonesia dan dipantau langsung oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto melalui telekonferensi media virtual dan dihadiri Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra dan Kapolres Pangkalpinang AKBP Dwi Budi.
Dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra menekankan utnuk terus melakukan percepatan vaksinasi guna mendukung program pemerintah.
"Kita berada di Lapas ini dalam rangka kegiatan vaksinasi booster, kegiatan ini juga dipantau langsung oleh Kabareskrim," ujar Irjen Yan Sultra.
Selain itu turut hadir juga dari unsur Kemenkumham yakni Kakanwil Kemenkumham Bangka Belitung T Daniel Tobing, Kepala Divisi Pemasyarakatan Agus Irianto, Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang Badaruddin, Kepala Rupbasan Pangkal Pinang Andy Ferli dan para kepala UPT Kemenkumham wilayah Bangka Belitung serta unsur Forkomfinda baik dari TNI maupun pemerintah daerah.
Selalu tuan rumah, Kakanwil Kemenkumham Bangka Belitung T Daniel Tobing mengatakan, sebanyak 120 narapidana dan 41 petugas mendapatkan vaksin tahap III berjenis Pfizer.
Baca juga : Dukung Pengembangan UMKM, Kanwil Kemenkumham NTT Teken MoU dengan Bank NTT
"Untuk vaksin tahap 1 dan 2 menggunakan jenis vaksin Sinovac dan untuk booster (tahap III) menggunakan vaksin jenis Pfizer," ungkap Daniel Tobing.
Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Badarudin menambahkan, untuk capaian vaksinasi tahap satu dan dua di lingkungan pihaknya telah mencapai 95 persen, kemudian untuk tahap ketiga sekitar 120 orang atau 25 persen.
"Untuk vaksinasi satu dan dua terlaksana sudah 95 persen, kemudian vaksin ke tiga hari ini sudah mencapai 120 orang dari 49 warga binaan berarti sudah 25," jelasnya.
Sejauh ini, pihak kemenkumham terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan TNI guna mencapai target vaksinasi.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Rumah Barang Sitaan Negara Andri Ferly berharap, percepatan vaksinasi terus digencarkan dan ditargetkan selesai sebelum Ramadan.
"Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan berharap selesai sebelum Ramadan tiba,", pungkasnya. (RO/OL-7)
SEORANG narapidana atas nama Henderikus Yoseph Seran Bin Anderias Seran dilaporkan melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Program ini dilandasi keyakinan bahwa setiap warga binaan layak mendapatkan kesempatan kedua—untuk bekerja, berkarya, dan membangun kembali hubungan keluarga yang sehat.
SEBANYAK 1.079 narapidana dan anak binaan beragama Budha mendapatkan remisi hari raya Waisak. Total, ada 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha
RK Nyepi diterima oleh 1.629 narapidana beragama Hindu dan PMP kepada 12 anak binaan
SEBANYAK 14 .799 narapidana di Jawa Timur mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2025 dan 156 di antaranya langsung bebas.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved