Minyak Goreng Seusai HET Masih Langka di Bandung Barat

KELANGKAAN minyak goreng masih terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk memenuhi salah satu bahan kebutuhan pokok itu, masyarakat rela antri mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter sesuai kebijakan pemerintah.

Namun karena stok yang dijual pedagang besar maupun agen sangat terbatas, masih banyak masyarakat yang tidak kebagian minyak goreng murah. Salah satunya dirasakan Jejen, 51, pelaku usaha kecil di Lembang.

Untuk berjualan makanan, Jejen sangat ketergantungan minyak goreng untuk memasak makanan yang dijual ke konsumen. "Saya berjualan makanan, maka setiap hari butuh minyak goreng untuk memasak makanan yang dijual kepada konsumen. Sulitnya mendapat minyak membuat jualan saya juga ikut terkendala," kata Jejen, Kamis (10/3).

Ia mengaku lebih sering membeli minyak goreng ke warung daripada minimarket atau pasar murah walau selisih harga lebih mahal agar waktunya tidak terbuang hanya demi antri memperoleh minyak goreng kemasan dua liter. "Kalau beli langsung ke pasar, harga mahal tapi lebih cepat dapat, enggak terhambat waktu buat berjualan dibanding antri di toko atau minimarket. Tapi di pasar juga susah dapat minyak kemasan, paling hanya ada minyak curah," ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagai negara produsen minyak sawit, Indonesia mestinya tidak sampai mengalami kelangkaan minyak goreng.

"Harusnya bisa diatur, pengusaha-pengusaha sawit kan orang yang berusaha di Indonesia, ya mereka pasti akan nurut dengan bagaimana regulasi pemerintah terhadap penjualan minyak goreng," kata Diah di Lembang.

Dia menuturkan, kelangkaan minyak goreng dipicu beberapa faktor, diduga ada oknum yang berani menimbun, lalu harga minyak sawit dunia sedang naik karena produksinya turun dan lain-lainnya. Pemerintah meminta minyak goreng dijual dengan harga standar yang ditetapkan. Tetapi pedagang pun terpaksa menjual diatas harga eceran tertinggi (HET) lantaran tetap menginginkan untung. "Ini yang seharusnya diperhatikan pemerintah, kita terus dorong supaya pemerintah memperbaiki kondisi ini," lanjutnya. (OL-15)