Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Strategis (Renstra) Pemkot Padang Panjang, Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), penurunan angka stunting ditargetkan mencapai 15,5 % pada 2023. Capaian akan terus diupayakan menjadi 14% di 2024.
Penurunan sekaligus sebagai bentuk dukungan atas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang dicanangkan Pemerintah melalaui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2020 dengan capaian 14% 2024 di Indonesia.
Kepala Dinkes Kota Padang Panjang Faizah, seusai mengikuti zoom meeting RAN PASTI dengan BKKBN Regional 1, Selasa (8/3) mengatakan, data yang dihimpun kader kesehatan dan posyandu pada Agustus 2021, menunjukkan dari 3.800 balita, angka stunting mencapai 15,57%. Di sisi lain, Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai lembaga berkompeten nasional menetapkan angka stunting di Padang Panjang 20%.
"SSGI mengambil sampel sebanyak 70 bayi di Kota Padang Panjang di Oktober 2021. Kita memakai data keduanya. Intinya, kita tetap berupaya menurunkan angka stunting dengan pendekatan keluarga," ujar Faizah.
Sekda Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra menambahkan percepatan penurunan angka stunting dapat dilakukan dengan kebersamaan. Kesadaran keluarga akan pentingnya gizi anak, diawali dengan mengoptimalkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
"Mari bersama-sama saling melengkapi untuk mencegah stunting di Kota Padang Panjang. Pengentasan stunting sangat penting, guna menghadirkan generasi emas, generasi masa depan yang cemerlang," tuturnya. (OL-15)
Mengisi momentum pergantian tahun di tengah suasana bencana, Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Tablig Akbar, Zikir, dan Doa Bersama saat menyambut Tahun Baru 2026.
Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan ditetapkan karena tujuh dari delapan poin kegiatan pada masa Tanggap Darurat sudah tidak dilaksanakan lagi.
Material longsor berupa tanah, batu besar, dan pepohonan memenuhi badan jalan, menyebabkan akses menuju Tanah Datar dan sebaliknya lumpuh total.
Petugas dari berbagai unsur bahu-membahu mengevakuasi masyarakat yang terjebak di area tersebut sejak pagi hingga malam hari.
PUSAT Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, membuka fasilitas taman binatang yang kini telah dihuni dua ekor rusa.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved