Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (Persero) memastikan kuota LPG subsidi ukuran 3 kg di wilayah Sumatra Barat dalam kondisi aman.
Di sisi lain, harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami kenaikan hingga Rp15 ribu. "Gak ada kelangkaan untuk LPG 3 kg. Kuota aman," ujar Section Head Communication & Relations Pertamina Patra Niaga, Regional Sumbagut Agustiawan, Kamis (3/3).
Baca juga: Ibu Rumah Tangga di Yogyakarta Kaget Harga LPG Naik
Namun, pihaknya mengakui bahwa stok LPG 3 kg selalu cepat habis di pangkalan resmi. Harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya Rp17 ribu per kg, juga sering tidak diterapkan.
Secara aturan, tanggung jawab Pertamina hanya sampai ke agen. Adapun pangkalan menjadi urusan pihak agen. Sebab, pangkalan LPG adalah perpanjagan tangan dari agen.
"Makanya harganya (pangkalan) bervariasi, mengikuti jarak dan keuntungan," pungkasnya.
Baca juga: Satgas Pangan Sulteng Segel Gudang Penimbun 53 Ton Minyak Goreng
Lebih lanjut, Agustiawan menekankan harga LPG 3 kg tidak mengalami kenaikan, lantaran masuk dalam kategori subsidi. "Meski harga minyak dunia melambung, namun harga LPG 3 kg tetap," imbuh dia.
Menurutnya, LPG 3 kg memiliki porsi terbesar dalam konsumsi gas elpiji nasional. Adapun angkanya sekitar 93% dari total konsumsi. Pemerintah diketahui memberikan subsidi untuk LPG 3 kg sekitar Rp11 ribu per tabung.(OL-11)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved