Pukat Trawl Merajalela, Nelayan Aceh Resah

KERESAHAN nelayan tradisional di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, seperti tidak berujung. Pasalnya aksi kapal pukat trawl (pukat harimau) terus merajalela di perairan laut Samudera Hindia kawasan setempat.

Selain merusak biota laut, aksi melanggar hukum itu juga telah mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Nelayan kecil ini yang biasanya mudah memperoleh hasil tangkapan menjaring ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional, kini harus gigit jari lantaran banyak kapal menggunakan alat tangkap trawl.

Lokasi paling parah gangguan pukat trawl itu antara lain di perairan laut Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Setiap berlabuh, mereka dengan leluasa menangkap ikan berbagai ukuran dan bermacam jenis. Pengguna pukat harimau tak segan mengancam kapal kecil jika mencegah mereka mengambil tangkapan.

"Berulang kali kami laporkan ke pihak pemerintah terkait dan aparat penegak hukum. Sayangnya keluhan kami sia-sia belaka. Ini terlihat dari semakin merajalelanya pukat harimau," tutur nelayan tradisional di Kecamatan Samudera, Ibnu, Senin (21/2).

Baca juga: Nelayan Aceh Bersyukur Dua Kapal Pukat Harimau Ditangkap KKP

Dosen Hukum Adat dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh M Adli Abdullah mengatakan hukum positif telah jelas menerangkan penggunaan alat tangkap yang merusak kelestarian laut tidak dibenarkan. Apalagi penggunaan pukat trawl itu bukan saja merusak populasi ikan, tetapi juga menghancurkan kelestarian alam bawah laut.

Dikatakan Adli Abdullah, larangan menggunakan pukat trawl juga diatur dalam hukum adat laut. Pelaku bisa dikenakan sanksi tegas, yaitu semua ikan hasil tangkapan berhak disita lembaga adat laut. Lalu kapal pelaku juga harus disita, sehingga menjadi efek jera.

"Kalau tidak ada tindakan tegas, tentu ini semakin meraja lela. Mencegah pukat trawl sama dengan menyelamatkan alam dari kerusakan, menghindari kepunahan ikan laut. Paling penting yaitu melindungi nelayan tradisional agar kebutuhan ikan untuk manusia tetap lestari," tutur Adli Abdullah yang juga staf khusus Kementerian ATR/BPN.(OL-5)