Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Sakit (RS) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena dinilai mampu melaksanakan transformasi digital, yang mampu mempercepat dan memudahkan layanan secara pasti.
Acara penghargaan dilaksanakan di Ruang Auditorium RS UNS, Sabtu (19/2), oleh Direktur Utama BPJS-K Prof Ali Ghufron Mukti dan Direktur Teknologi Informasi BPJS-K, Edwin Aristiawan kepada Rektor UNS Prof. Jamal Wiwoho dan Dirut RS UNS, Prof Hartono.
"Pengadaan transformasi digital dalam pelayanan kesehatan terbukti memberikan layanan prima yakni kemudahan, kecepatan, dan kepastian kepada masyarakat," papar Ali Ghufron.
BPJS Kesehatan, selama ini selalu berupaya menciptakan inovasi guna memberikan kemudahan akses layanan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
BPJS Kesehatan, lanjut Ghufron, juga telah menciptakan antrean online di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Yang menarik, RS UNS merupakan rumah sakit pendidikan yang menjadi proyek percontohan yang mengimplementasikan antrean online JKN-KI.
"Tujuannya untuk mengurangi durasi antre peserta program JKN-KIS agar tidak berlama-lama menunggu di RS, hingga mampu meningkatkan layanan kepada setiap pasien," terang Dirut RS UNS, Prof. Hartono.
Terkait penghargaan yang diterima RS UNS, Rektor Prof Jamal Wiwoho mengaku bersyukur. Ia menyebutkan antrean online JKN-KIS sudah diujicobakan dan diterapkan rumah sakit milik UNS. Penerapannya mampu memberi kemudahan bagi peserta program.
Sebelum antrean online ini dibuat, peserta program JKN-KIS membutuhkan waktu yang lama untuk antre, hingga menyebabkan terjadinya penumpukan di RS.
"RS UNS sangat bangga karena ditunjuk untuk melakukan uji coba antrean online ini,"? imbuh Jamal.
Sementara itu, Dirut RS UNS Prof Hartono mengatakan, penghargaan ini merupakan kontribusi bagi RS UNS untuk memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Antrean online JKN-KIS membantu RS UNS yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah pasien dan dapat mempersingkat waktu mengantre. Sebelumnya antrean pasien menjadi masalah yang sulit diurai," tandas Hartono. (N-2)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved