Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PENJABAT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) 2022.
"Penggunaannya harus dioptimalkan untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, hutan kota, rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial. Selain itu, tentu saja untuk operasionalisasi KPH dan program strategis lainnya di luar kehutanan, juga perlu terus dioptimalkan," ungkapnya, saat menghadiri Diskusi Kelompok Terarah soal Rencana Penggunaan DBH DR di Kalteng, Senin (14/2).
Dijelaskan Sekda, Kalteng adalah provinsi rawan kejadian kebakaran hutan dan layah. Karena itu, pada 2022, kejadian yang sama juga patut diwaspadai.
"Selain itu, upaya pelestarian lingkungan, terutama kehutanan, juga berpotensi dikembangkan untuk sektor ekonomi dan pariwisata," jelasnya.
Nuryakin berharap lewat diskusi itu dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait kebijakan penggunaan DBH DR. "Diharapkan para peserta dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penggunaanya melalui tugas pembantuan maupun skema insentif dari provinsi kepada kabupaten/kota." (N-2)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved