Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PASCAditetapkannya aturan harga minyak goreng dari pemerintah yakni Rp14 ribu per liter, ternyata belum sepenuhnya mengubah harga di pasaran. Di Pasar Tradisional Kota Palangka Raya, Kalteng harga minyak goreng masih berkisar Rp19 ribu-Rp20 ribu per liter. Sementara itu ketersedian stok minyak goreng di toko swalayan yang menjual sesuai aturan pemerintah sudah habis diborong masyarakat.
Rahmat, seorang pedagang sembako di Pasar Kahayan mengatakan dirinya tidak bisa menurunkan harga minyak goreng yang dijualnya saat ini. "Saya belinya saja sudah Rp 20 ribu perliter. Kalau saya jual Rp14 ribu sesuai harga yang ditetapkan pemerintah pasti rugi banyak." ujarnya, Jumat (21/1).
Hal yang sama dikatakan oleh Dian seorang pedagang sembako di Jalan Rajawali Palangka Raya. Menurut dia, dirinya masih menjual harga minyak goreng antara Rp19 ribu sampai Rp20 ribu tergantung jenisnya.
"Saat ini saya masih jual dengan harga itu karena saat saya beli harga sudah tinggi," ungkapnya.(OL-15)
“Masyarakat jadi mengurangai jumlah pembelian dan itu mengakibatkan stok cabai di pedagang lambat habisnya,”
Jumlah anak berisiko stunting di Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya yakni 19 anak yang tersebar di tujuh kelurahan.
Peninjauan jalan rusak di Lingkar Luar Palangka Raya untuk memastikan kelancaran perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Peninjauan tersebut, dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono dan diikuti para personel Ditreskrimsus yang terlibat operasi Satgas Pangan, Rabu (5/3).
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang melibatkan warga sipil, narapidana, serta oknum petugas rutan.
BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh genangan air yang terus meningkat
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
Proposal tersebut merupakan syarat administrasi untuk dapat direalisasikannya pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 1 pada Tahun 2025.
Pemerintah Kotim kini berupaya keras meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pengendalian karhutla merupakan salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2025-2030.
Gubernur berharap dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved