Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (Gema) Pasundan memprotes pernyataan anggota DPR RI, Arteria Dahlan, yang dinilai rasis karena meminta Kajagung mencopot Kajati yang berbahasa Sunda saat rapat.
Kekecewaan ini mereka sampaikan saat mendatangi kantor PDIP Jawa Barat di Kota Bandung, Kamis (20/1).
Ketua Umum Gema Pasundan, Rajo Galam, mengatakan, mereka menuntut
Arteria Dahlan untuk diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sebagai kader partainya tersebut.
"Kami mendorong pergantian antarwaktu karna yang bersangkutan sudah melanggar kode etik DPR, karena telah memicu konflik Sara dan sudah memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI," tegasnya.
Dia mengatakan Gema Pasundan mengecam keras statemen Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung pecat Kajati yang berbicara bahasa Sunda saat rapat.
"Kami mendesak MKD DPR RI untuk menindak tegas Arteria Dahlan. Menurut kami pernyataan Arteria ini sangat tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Karena perlu kita ingat Soekarno itu diantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan itu oleh Inggit Ganarsih yang asli orang Bandung dan orang Sunda. Seharusnya ini diperhatikan oleh Arteria
Dahlan, sehingga tidak menjadi manusia yang tidak tahu diri," katanya.
Marhaenisme sebagai ideologi PDI Perjuangan ini pun, katanya, didapatkan oleh Bung Karno saat berdialog dengan Mang Aen, seorang petani di Cigereleng, Bandung.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyatakan sikap Arteria
Dahlan sama sekali tidak mencerminkan sebagai kader PDI Perjuangan yang
menjunjung tinggi Binneka Tunggal Ika dan Pancasila.
Dia pun mengatakan setuju jika ada statemen yang menyatakan Arteria Dahlan murtad dari prinsip yang selama ini dipegang PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi keberagaman. "Kami telah meminta MKD DPR RI segera memproses hal ini." (N-2)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved