Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) akan melaporkan aksi buruh yang menggeruduk dan menduduki kantornya di Pusat Pemerintahan Provinsi (Puspemprov) Banten kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep. Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, tenaga kerja, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), departemen dan lembaga terkait, Kapolri," kata WH panggilan akrab Gubernur Banten di kediamannya di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12/2021).
Wahidin mengatakan aksi yang dilakukan para buruh dapat membuat semua gubernur, wali kota, dan bupati takut mengambil keputusan. Keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penetapan upah minimum kota (UMK), tetapi juga terkait yang lain.
"Bahkan undang-undang (UU) memberikan kewenangan pada pemerintah daerah tetapi kami terikat pada aturan. Kalau kita misalnya membuat keputusan berpihak pada buruh kan salah. Ada sanksi administratif," jelasnya.
Wahidin mengaku bahwa dirinya tidak takut pada sanksi administratif, bilamana membuat keputusan yang berpihak pada buruh. Namun demikian keputusan itu tidak diambil karena WH lebih memilih prospektif kegiatan usaha serta menanggulangi pengangguran.
"Itu pertimbangannya. Saya melihat dari kepentingan semua. Jadi saya tidak berpihak kepada kepentingan pengusaha," katanya.
Menurut Wahidin, peristiwa tersebut merupakan ancaman terhadap rasa aman dirinya. Soalnya, selama 10 tahun ia menjabat sebagai Wali Kota Tangerang dan lima tahun sebagai Gubernur Banten, peristiwa itu baru pertama kali terjadi.
"Demo buruh masuk ke ruangan, naikin kaki di meja, foto-foto. Bukannya saya ini simbol negara? Itu arogan," ucapnya.
Baca juga: Pembunuh Ibu dan Anak di Kupang Dijerat Pasal Hukuman Mati
Selain itu, lanjut Wahidin, Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi sudah diberhentikan sementara dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan buntut dari aksi buruh tersebut. "Dulu trantib ada di ruangan saya. Saya pertahankan betul trantib di situ. Tapi waktu kejadian ini, trantib nggak ada. Ini yang menjadi pertanyaan. Karenanya Satpol PP diperiksa," kata dia. (OL-14)
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved