Para Tokoh Papua Imbau Masyarakat tidak Terprovokasi Isu 1 Desember

MASYARAKAT Papua diimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu 1 Desember yang sengaja dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Sebabnya hal itu hanya akan merugikan.

“Kami mengimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan penaikan bendera atau lain sebagainya, sebab tanggal 1 itu adalah hari peringatan AIDS sedunia,”ujar Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, George Awie, Selasa (30/11).

Baca juga: Wapres: Kekerasan di Papua Harus Segera Diatasi

Menurutnya, masyarakat harus tetap beraktivitas seperti biasa saja, sebagaimana keseharian dan tidak terpengaruh dengan ajakan yang menyesatkan dan bisa membuat susah.

“Jadi, masyarakat jangan terpengaruh dengan isu yang dibuat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Jalankan pekerjaan atau tugas seperti hari-hari biasa lainnya,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren. Ia mengajak segenap masyarakat Papua Barat agar menyiapkan diri menghadapi Minggu Adven. “Tanggal 1 Desember ini kan sering dirayakan sebagian warga Papua. Maka pesan saya mari kita jaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Maxi Nelson Ahoren.

“Ketika Natal tiba, kita menghadapi dengan suka cita pada 25 Desember  mendatang,” lanjutnya.

Menurut Ketua Lembaga Kultur Masyarakat Adat di Papua Barat itu, Natal sebagai pesta iman dan kedamaian selalu ada dalam diri manusia yang terdapat di masyarakat.  “Saya mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat agar menyiapkan hatinya supaya menjadi palungan yang suci menghadapi kelahiran sang Juru Selamat,” tuturnya.

Kepada Aparat TNI dan Polri, Maxi Ahoren meminta supaya merangkul semua kelompok di masyarakat, terutama mereka yang berlainan ideologi sehingga menjadi satu Keluarga yang hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Apapun aliran ideologi  dan kepentingan politik mereka, TNI dan Polri harus merangkul, sebab mereka juga merupakan saudara dan keluarga kita,” tuturnya.

TNI dan Polri lanjut Ahoren, mesti melakukan pendekatan secara humanis kepada mereka yang berseberangan. Dengan pendekatan humanis, lambat atau cepat mereka dapat dirangkul dalam satu keluarga.

Sebelumnya, imbauan sama juga disampaikan oleh anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menegaskan bahwa 1 Desember yang biasa diklaim sebagai HUT Papua Barat adalah hal yang salah dan keliru, apalagi dia sebagai saksi sejarah.

“1 Desember yang selama ini diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, adalah kekeliruan dan juga penipuan sejarah yang terus dipelihara hingga saat ini,” kata Herman Yoku.

Ia meminta agar semua pihak paham soal sejarah dan tidak setengah-setengah  memaknainya sehingga tidak salah dalam menilai suatu hal. “Hal inilah yang tidak dipahami oleh generasi saat ini yang masih percaya  bahwa 1 Desember adalah kemerdekaan Papua Barat, itu salah,” katanya.

Menurut dia, pada tahun 1963, integrasi Irian (Papua) ke NKRI saat masa peralihan, penjajah Belanda tidak ingin angkat kaki dari Irian atau Papua. Sehingga berbagai cara digunakan untuk menganggu kedaulatan NKRI dengan menciptakan Bendera Bintang Kejora yang diambil dari bendera klub sepak bola Nafri dan dijadikan sebagai bendera bangsa West Papua. (Ant/A-1)