MENTERI Sosial RI Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu menegaskan, jika pihanya menemukan sebanyak 31.624 apartaur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (Bansos), dan 1.016 diantaranya dari Sulsel.
Menurutnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tercatat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Karenanya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pun malakukan investigasi terkait temuan itu, dibantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.
Dan setelah dilakukan validasi melalui aplikasi e-phinisi. Dari 1.016 KPM yang disebutkan, memang terdapat 17 ASN Pemerintah Provinsi Sulsel terindikasi menerima bantuan sosial.
Hanya saja kata Kepala Dinas Sosial Sulsel, Andi Irawan Bintang, meski mereka terdaftar sebagai penerima Bansos PKH, BPNT, dan BST. Namun setelah dilakukan validasi ke lokasi, mereka tidak pernah mendapatkan bansos dari Kemensos tersebut.
Baca juga: Tidak Cukup Tutup Akses, Pemerintah Harus Batasi Mobilitas dan Tingkatkan Surveilans Kasus
"ASN pemprov yang tercatat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang terindikasi menerima bansos, tidak ditemukan penyalurannya kepada yang bersangkutan," seru Irawan
Para ASN tersebut, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Sulsel, yang merupakan Badan/ Dinas/UPT/Cabang Dinas Provinsi yang ada di kabupaten/kota, seperti Kabupaten Bone, Gowa, Makassar, Parepare, Luwu, Maros, Pinrang, Soppeng, dan Wajo.
"Sesuai DTKS, untuk mendapatkan data valid, dilakukan validasi berdasarkan jenis bansosnya. Khusus PKH melalui Aplikasi e-PKH, apakah betul yang bersangkutan menerima Bansos PKH. Setelah di cek nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Induk Pegawai (NIP), maka tidak ditemukan penyalurannya terhadap 17 ASN tersebut," lanjut Irawan.
Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), juga telah dilakukan validasi melalui Koordinator Daerah (Korda). Hasilnya, ASN tersebut tidak menerima BPNT.
Sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan pengecekan langsung melalui PT POS Indonesia, tidak ditemukan juga penyaluran terhadap ASN Provinsi tersebut.
Pihak Dinsos Sulsel pun akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota, agar nama-nama tersebut dihapus dalam DTKS, lantara kabupaten/kota yang punya kewenangan mengimput DTKS. (OL-4)
