Selasa 30 November 2021, 15:42 WIB

Dinsos Sulsel Juga Bantah Tudingan Mensos terkait ASN Terima Bansos

Lina Herlina | Nusantara
Dinsos Sulsel Juga Bantah Tudingan Mensos terkait ASN Terima Bansos

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi

 

MENTERI Sosial RI Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu menegaskan, jika pihanya menemukan sebanyak 31.624 apartaur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (Bansos), dan 1.016 diantaranya dari Sulsel.

Menurutnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tercatat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Karenanya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pun malakukan investigasi terkait temuan itu, dibantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.

Dan setelah dilakukan validasi melalui aplikasi e-phinisi. Dari 1.016 KPM yang disebutkan, memang terdapat 17 ASN Pemerintah Provinsi Sulsel terindikasi menerima bantuan sosial.

Hanya saja kata Kepala Dinas Sosial Sulsel, Andi Irawan Bintang, meski mereka terdaftar sebagai penerima Bansos PKH, BPNT, dan BST. Namun setelah dilakukan validasi ke lokasi, mereka tidak pernah mendapatkan bansos dari Kemensos tersebut.

Baca juga: Tidak Cukup Tutup Akses, Pemerintah Harus Batasi Mobilitas dan Tingkatkan Surveilans Kasus

"ASN pemprov yang tercatat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang terindikasi menerima bansos, tidak ditemukan penyalurannya kepada yang bersangkutan," seru Irawan

Para ASN tersebut, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Sulsel, yang merupakan Badan/ Dinas/UPT/Cabang Dinas Provinsi yang ada di kabupaten/kota, seperti Kabupaten Bone, Gowa, Makassar, Parepare, Luwu, Maros, Pinrang, Soppeng, dan Wajo.

"Sesuai DTKS, untuk mendapatkan data valid, dilakukan validasi berdasarkan jenis bansosnya. Khusus PKH melalui Aplikasi e-PKH, apakah betul yang bersangkutan menerima Bansos PKH. Setelah di cek nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Induk Pegawai (NIP), maka tidak ditemukan penyalurannya terhadap 17 ASN tersebut," lanjut Irawan.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), juga telah dilakukan validasi melalui Koordinator Daerah (Korda). Hasilnya, ASN tersebut tidak menerima BPNT.

Sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan pengecekan langsung melalui PT POS Indonesia, tidak ditemukan juga penyaluran terhadap ASN Provinsi tersebut.

Pihak Dinsos Sulsel pun akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota, agar nama-nama tersebut dihapus dalam DTKS, lantara kabupaten/kota yang punya kewenangan mengimput DTKS. (OL-4)

Baca Juga

Antara

51.606 Anak Jadi Sasaran Vaksinasi di Aceh Timur

👤Ant 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:46 WIB
Pemkab Aceh Timur menargetkan seribu anak yang ikut vaksinasi setiap...
MI/BAYU ANGGORO

Pemprov Jawa Barat Promosikan Kemandirian Pesantren Lewat Film Televisi

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:35 WIB
Lokasi pengambilan gambar FTV ini dipilih di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Ciwidey, di Kabupaten Bandung, sebuah pesantren yang mandiri,...
Antara

Polisi Bongkar Praktik Tes Covid-19 Palsu di Makassar

👤Ant 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:33 WIB
Biaya yang dipatok untuk tes PCR antara Rp700 ribu hingga Rp900...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya