Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BERBAGAI skenario disiapkan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, untuk mencapai target cakupan vaksinasi sebesar 70%. Mengacu cakupan vaksinasi pekan ini yang sudah di angka sekitar 59%, ditargetkan sebelum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, selisih 11% sudah bisa tercapai.
Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, menjelaskan progres capaian vaksinasi covid-19 terus bergerak dinamis karena setiap hari terus digelar di berbagai tempat. Hasilnya, saat ini capaian vaksinasi sudah di kisaran angka 59%.
"Pada tanggal 24 Desember, sebelum libur Nataru (Natal dan Tahun Baru), harapannya target vaksinasi 70% bisa tercapai. Berarti tinggal 11%-an lagi," kata Mulyana dihubungi, Minggu (28/11).
Mulyana menuturkan menjelang libur Nataru, cakupan vaksinasi covid-19 tidak akan menjadi indikator penilaian level PPKM. Sebab, pada momen itu pemerintah pusat akan menerapkan PPKM level 3 di semua wilayah di Indonesia.
"Target kami, setelah PPKM level 3 selama libur Nataru, pada 2 Januari 2022, Kabupaten Cianjur sudah berada pada level 1. Keinginannya seperti itu," ucapnya.
Namun, upaya itu perlu juga didukung faktor-faktor nonteknis. Misalnya kondisi cuaca karena saat ini hingga beberapa bulan ke depan diprediksi curah hujan masih cukup tinggi.
"Memang ada hambatan cuaca. Bulan November atau Desember seperti sekarang ini sedang musim hujan. Apalagi kalau di daerah selatan, akses ke wilayah itu cukup sulit karena kondisi geografis. Tapi kami berharap, mudah-mudahan cuaca mendukung," katanya.
Sejumput optimisme terus digelorakan Pemkab Cianjur yang yakin pandemi covid-19 bisa segera berakhir. Namun dengan catatan semua pihak harus bergerak bersama-sama menyukseskan program vaksinasi.
"Semua harus semangat untuk mencapai target ini. Masyarakatnya, vaksinator, aparatur pemerintahnya. Makanya, sekarang itu strateginya harus mendekati ke titik-titik kumpul masyarakat," jelas Mulyana.
Penyesuaian waktu juga harus diperhatikan. Artinya, tak sedikit masyarakat yang belum divaksin karena jadwalnya bentrok dengan mata pencaharian mereka.
"Seperti di Kecamatan Agrabinta. Pak camat melaporkan di wilayahnya para petani tak bisa ikut vaksin karena harus bekerja. Berarti, waktu pelaksanaan jangan pagi-pagi. Misal bisa dijadwalkan pelaksanaannya mulai siang hingga sore atau malam," pungkasnya. (OL-15)
Kebijakan tersebut merupakan bentuk pelayanan pajak terhadap masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-348.
Sedangkan beras SPHP ada subdisi dari pemerintah. Artinya, masyarakat harus menebus pembelian beras tapi dengan harga terjangkau.
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Momen Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihebohkan beredarnya video aksi duel pelajar. Tragisnya, satu orang pelajar meninggal dunia.
Pengecekan ke lapangan melibatkan pihak kepolisian.
Pemerintah tengah mengusung konsep transformasi pendidikan yang mendorong proses pengembangan, pembaruan, dan penyesuaian paradigma baru sesuai tuntutan zaman.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved